Jakarta, Elaeis.co - Ketegasan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan mencabut izin empat perusahaan kelapa sawit di daerahnya mendapat apresiasi.

"Bupati Samsudin Anggiluli dan wakilnya, Alfons Sesa, bertindak sebagai anak adat, hari ini telah mengambil keputusan strategis pro masyarakat adat untuk keselamatan alam dan manusia di daerah itu," kata Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Provinsi Papua Barat, George Karel Dedaida, seperti dikutip wartaekonomi.co.id, kemarin

Ia mengatakan, Fraksi Otsus DPR Papua Barat dalam agenda reses pertama yang baru saja digelar dua pekan lalu menerima masyarakat adat Kabupaten Sorong Selatan yang menyampaikan aspirasi tentang pencabutan perizinan perkebunan sawit di daerah itu.

Ia menyebut, empat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dicabut ijinnya itu adalah PT Anugerah Sakti Internusa, PT Internusa Jaya Sejahtera, PT Persada Utama Agromulia, dan PT Varia Mitra Andalan. Alih fungsi hutan primer menjadi perkebunan adalah salah satu penyumbang utama laju deforestasi di daerah itu.

"Saya berharap, sikap tegas dan pro masyatakat adat yang dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan kiranya jadi contoh bagi kabupaten lainnya di wilayah administrasi Pemerintahan Provinsi Papua Barat untuk melakukan hal serupa," katanya.

Sebelumnya pada hari yang sama, desakan pencabutan perizinan perkebunan sawit itu diwarnai demonstrasi gabungan organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi masyarakat sipil, masyarakat adat, dan pemuda peduli lingkungan di halaman Kantor Bupati Sorong Selatan.