Bangkinang, elaeis.co - Penjabat Bupati Kampar, Provinsi Riau, Hambali MBA MH, memimpin langsung rapat evaluasi permasalahan terkait PT Ciliandra Perkasa yang berkonflik dengan masyarakat Desa Salo Kecamatan Salo.

Hadir dalam rapat itu diantaranya perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kampar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Desa Salo, dan peserta rapat lainnya.

Dalam rapat itu Hambali meminta penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan Reflizal terkait permasalahan di lapangan. Terungkap bahwa permasalahan PT Ciliandra Perkasa sudah lama terjadi, dari mulai tidak mematuhi kesepakatan sebelumnya tentang bagi hasil 20% kepada masyarakat, juga luas Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak tepat izinnya dan masih banyak lagi.

Baca juga: Disertasi Konflik Lahan, Ketua DPRD Provinsi Jambi Raih Gelar Doktor Predikat Cumlaude

Selanjutnya Hambali mengatakan, berdasarkan laporan hasil rapat, PT Ciliandra Perkasa belum melaksanakan kewajiban kepada masyarakat berupa bantuan lahan plasma 20 persen untuk dikelola masyarakat, bantuan CSR yang tidak pernah terealisasi untuk masyarakat hingga setiap tahun selalu ada permasalahan dan konflik dengan masyarakat desa.

Hambali lebih jauh menyampaikan, semua catatan tentang masalah PT Ciliandra Perkasa dicatat dan dibuatkan laporan tertulis. "Setelah itu kita sebagai pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan tersebut kepada sejumlah kementerian terkait di Jakarta nantinya," jelasnya dalam rilis Diskominfo Kampar dikutip Kamis (3/10).

Baca juga: Selesaikan Konflik di Konsesi PT RPI, Pemerintah Diminta Bentuk Tim Terpadu

Hambali menegaskan bahwa Kabupaten Kampar memerlukan investasi untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Tetapi apabila ada investor yang tidak mengindahkan peraturan ataupun perjanjian yang telah disepakati bersama, menurutnya, sudah sepantasnya pemerintah mengambil tindakan tegas.

"Kami akan membuat tim yang merangkum segala pelanggaran-pelanggaran dari PT Ciliandra Perkasa untuk dibuat draft laporan yang akan disampaikan ke kementerian terkait untuk sebagai laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sehingga kementerian dapat mengambil langkah agar seluruh permasalahan dapat diatasi," bebernya.

Baca juga: BPHL Wilayah III Tengahi Konflik Lahan Antara Petani dengan Perusahaan HTI

Di sisi lain Hambali mengatakan, selama PT Ciliandra Perkasa berada di Kabupaten Kampar, sudah banyak tercatat terjadinya konflik antar masyarakat, antar koperasi dan individu lainnya. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Kampar.

"Saya berharap pihak PT Ciliandra memahami dan mau duduk bersama mencari solusi dan jalan keluarnya agar konflik tidak membesar dan meluas," tegasnya