Jakarta, elaeis.co - Problem minyak goreng (migor) yang akhirnya merembet ke persoalan lainnya harus menjadi pemerintah. Karena itu, pemerintah harus segera melakukan perbaikan secara holistik dan menyeluruh agar persoalan itu tidak berlarut-larut.

"Tapi penyelesaian secara holistik yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah secara umum tidak boleh mengabaikan atau meninggalkan pihak mana pun, termasuk pihak petani sawit," kata cendekiawan sekaligus Ketua Umum Keluarga Alumni Institut Pertanian (KAINSTIPER), Priyanto PS, kepada elaeis.co, Kamis (12/5/2022).

Pihaknya sendiri mengakui dan melihat sendiri, pascalarangan ekspor migor dan bahan baku migor sejak Kamis (28/5/2022), ketersediaan migor, baik curah maupun kemasan sederhana dan premium, telah dinikmati masyarakat.

"Termasuk saat masyarakat menjalani ibadah puasa saat bulan Ramadhan memasuki Hari Raya Idul Fitri 1443 H kemarin. Semuanya bisa berjalan hikmat dan semarak," kata Priyanto PS.

Namun, kata Priyanto, larangan ekspor itu sebaiknya tidak dilakukan dalam jangka panjang. Sebab di lapangan, banyak petani dan pabrik sawit menghadapi dampak langsung kebijakan tersebut.

"Petani sawit merana karena di saat yang sama banyak pabrik kelapa sawit (PKS) yang memilih untuk tutup akibat larangan ekspor migor dan bahan baku migor ini," kata Priyanto.

Ia mengingatkan Presiden Jokowi kalau para petani di berbagai daerah sangat bergantung pada penjualan hasil panen buah sawitnya, dan itu berlangsung hampir setiap hari.

Ia menguraikan, bBila dilihat secara proses, TBS milik petani yang setiap hari dipanen selalu dijual ke PKS dan hasilnya ditampung sementara ke dalam tangki penyimpanan atau storage tank minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

"Nah, proses produksi CPO itu kan berlangsung setiap hari dan hasilnya dijual ke pabrik minyak goreng dan pedagang ekspor CPO ke luar negeri,"  kata Priyanto PS.

Tapi lantaran pabrik migor dan pengusaha tidak dapat melakukan aktivitas ekspor, maka jalur pasar PKS tertutup sehingga penjualan CPO dari PKS mengalami penurunan drastis.

Akibatnya, kata Priyanto, produksi PKS menurun dan pembelian TBS milik petani kelapa sawit juga mengalami penurunan hingga penghentian sementara.

“Sama halnya dengan instruksi Presiden Jokowi, kini panen TBS milik petani mengalami penurunan hingga penghentian pembelian sementara oleh PKS, karena tangki penampungan CPO telah penuh,” tegas Priyanto PS.