Palembang, elaeis.co - Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kelapa sawit merupakan perihal yang wajib untuk direalisasikan bagi sebuah perusahaan kelapa sawit. Namun realisasinya tentu juga harus tepat sasaran.

Menurut Sekretaris DPW APKASINDO Sumsel, M Yunus, perusahaan mestinya memberikan CSR kepada petani yang berada disekitar beroperasinya perusahaan atau masyarakat tempatan.

"Tapi kalau misalnya dalam program rumah layak huni untuk masyarakat umum, tidak memenuhi syarat sebagai CSR. Malah yang ada seperti pengalihan tanggung jawab ke instansi tertentu. Mestinya yang layak itu petani sawit," kata M Yunus saat berbincang dengan elaeis.co, Senin (17/10).

Menurut Yunus, jika bantuan bersifat umum merupakan program tanggung jawab pemerintah. Bukan dibebankan pada program CSR perusahaan. 

"Kalau CSR perusahaan sawit seharusnya kembali kepada petani kelapa sawit. Misalnya bantuan perbaikan jalan produksi, bazar pupuk dengan harga murah, pengembangan komonitas petani swadaya, rumah ibadah, sekolah dan sebagainya," ujarnya.

Atau lebih bagus lagi program CSR itu dikemas dalam bentuk bantuan pengolahan kelapa sawit sederhana untuk kelompok tani, biar hasilnya ditampung oleh perusahaan.

Misalnya, seperti pabrik kecil dengan anggaran pembangunan sekitar Rp1-2 miliar atau pabrik khusus hanya pengolahan brondolan kelapa sawit saja.

"Akan lebih bagus CSR itu direalisasikan dalam bentuk bantuan yang produktif bagi petani kelapa sawit. Baik itu pendidikan, ibadah bahkan hingga penghasilan," bebernya.

Saat ini kata Yunus CSR juga belum berjalan maksimal. Malah pemerintah juga merasa belum puas. Bahkan tidak sedikit petani yang justru tidak tahu penyaluran CSR tersebut.

"Harusnya pemerintah lebih jeli. Jagan hanya sumbangan bantuan di hari besar justru dianggap merupakan CSR. Sebab itu bukan CSR. Nah, ini kemudian digunakan perusahaan untuk menjawab bahwa pihaknya telah menyalurkan CSR, padahal buka CSR," tandasnya.