Palembang, elaeis.co - Pemprov Sumatra Selatan (sumsel) terus menggesa penyusunan rencana aksi daerah (RAD) kelapa sawit berkelanjutan (KSB) untuk memperbaiki tata kelola dan arah pembangunan industri kelapa sawit di daerah itu.

RAD-KSB sendiri merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan (RAN-KSB) tahun 2019 hingga 2024.

Kepala Dinas Perkebunan (disbun) Sumsel, Agus Darwa mengatakan, selama ini industri sawit tak luput dari berbagai macam tudingan dan kampanye negatif. Penyusunan RAD KSB adalah salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengatasi serangan terhadap sawit.

“RAN-KSB dan RAD-KSB salah satunya untuk mengatasi polemik yang selalu muncul di tingkat internasional. Ada tudingan bahwa sawit merugikan lingkungan, seperti rakus air, rakus hara, dan lainnya,” katanya dalam keterangan resmi Pemprov Sumsel baru-baru ini.

Menurutnya, garis besar RAD-KSB adalah menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman utama yang tidak merusak ekosistem dan lingkungan. Pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota penghasil sawit untuk menyamakan data dan persepsi terkait penataan dan masa depan perkebunan sawit di Sumsel.

“Kami mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun rencana aksi tersebut. Salah satunya ICRAF Indonesia lewat program lahan untuk kehidupan,” ungkapnya.

Peneliti Manajemen Kebijakan Data Icraf Indonesia, Tania Benita, mengatakan, perencanaan komoditas strategis secara berkelanjutan perlu didorong agar dapat mengurangi dampak negatif industri perkebunan terhadap lingkungan.

“Apalagi Sumsel merupakan salah satu sentra kelapa sawit di Indonesia. Pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan penting untuk menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat, terutama petani kecil,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya upaya multi pihak, diharapkan arah pengelolaan kelapa sawit di Sumsel dapat meningkatkan kesejahteraan petani kecil, menjaga kualitas lingkungan, menguatkan tata kelola perkebunan, serta mempercepat pelaksanaan ISPO.

Dengan luasan mencapai lebih dari 1 juta hektare, kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas utama bagi masyarakat Sumsel.

“Dengan luasan yang cukup signifikan itu, maka perlu perencanaan yang komprehensif agar pertumbuhan ekonomi selaras dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi 29 persen secara mandiri,” katanya.