Aceh, elaeis.co � Kalau ditengok dari luasan kebun kelapa sawit rakyat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang mencapai 44,92% dari total 535.002 hektar, mestinya luasan itu sudah berdampak yang luar biasa bagi ekonomi provinsi �pucuk sumatera� itu.�

Sebab menurut Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung, analogi sawit rakyat vs sawit korporasi terhadap multi player effect adalah 1:1.000.�

Artinya, 1 hektar saja kebun sawit rakyat, sudah memberikan dampak yang luar biasa kepada petani dan masyarakat sekitar. Dampak luasan itu setara dengan 1000 hektar kebun sawit yang diusahai korporasi.�

Hanya saja, dampak yang disebut oleh kandidat doktor ilmu lingkungan Universitas Riau ini belum �nendang� lantaran produktifitas kebun kelapa sawit rakyat di Aceh hanya sekitar 30%-60% dari produksi normal.�

�Penyebabnya adalah faktor umur, jenis bibit yang tidak hybrid, dan rendahnya pemahaman petani akan aspek Good Agriculture Practice (GAP),� ayah dua anak ini mengurai persoalan itu kepada elaeis.co, tadi siang.�

Memang kata Gulat, produksi segitu tadi tetap masih bisa membikin ekonomi Aceh terus menggeliat ketimbang provinsi yang tak punya sawit, selama pandemi covid-19.�

Tapi kalau produksi segitu dibiarkan berlama-lama kata Gulat, para petani enggak akan bisa sejahtera. Itulah makanya satu-satunya jalan adalah, ikut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).�

Alasannya itu tadi, sudah masuk pada faktor yang membuat kebun sawit harus diremajakan. Sebab menurut Gulat, sederet alasan kebun sawit musti diremajakan antara lain; faktor umur (66%), jenis bibit yang tidak hybrid (22%), populasi perhektar sangat rendah (8%), dan factor lain 4%.

"Kalau petani Aceh ikut PSR, otomatis produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang tadinya hanya sekitar 10-12 ton per hektar pertahun, menjadi sekitar 24 ton per hektar pertahun. Rendemen (kadar minyak) nya pun akan bisa di atas 24%. Kalau sudah begini, petani akan bisa sejahtera," Gulat yakin.

�