Bengkulu, elaeis.co - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diminta menambah dana untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada tahun ini. Sebab dana senilai Rp 30 juta per hektar dinilai kecil seiring dengan naiknya harga sejumlah komoditas.

"Kami minta besaran hibah PSR dinaikkan, itu masih kurang jika dalam kondisi sedang terjadi inflasi akibat kenaikan harga BBM," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ir Ricky Gunarwan, kemarin.

Selain inflasi, yang juga menjadi alasan kenapa dana PSR harus dinaikkan adalah mahalnya harga pupuk. "Bahkan harga pupuk saat ini sudah mencapai Rp 1 juta lebih per karung ukuran 50 kilogram. Dana Rp 30 juta per hektare tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini," ujarnya.

Menurutnya, masa tunggu sampai kelapa sawit panen perdana bisa mencapai 3 tahun.

"Selama itu pula petani tidak akan punya pendapatan sama sekali karena pohon kelapa sawitnya sudah ditebang. Makanya sangat diharapkan ada penambahan dana PSR, itu bisa juga membantu petani sampai tanaman sawit baru menghasilkan buah," tukasnya.

Menurutnya, Program PSR atau replanting merupakan kegiatan menanam tanaman sawit baru untuk menggantikan tanaman sawit yang sudah tua dan tidak produktif lagi. "Program ini bertujuan meningkatkan produksi sawit tanpa melakukan perluasan lahan," jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, M Saleh mengatakan, akan membantu pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyampaikan aspirasinya terkait dana PSR ke pemerintah pusat.

"Kami akan berusaha membantu agar dana PSR untuk Bengkulu bisa meningkat pada tahun ini," tutupnya.