Bengkulu, elaeis.co  - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menilai dana sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum begitu dirasakan dampaknya selama ini oleh petani di daerah itu.

Kalaupun ada petani yang sudah menikmatinya, baru sebatas peremajaan kebun sawit. Belum menyentuh kebutuhan lainnya seperti pembangunan sarana dan prasarana.

"Saya pikir dana perkebunan kelapa sawit yang selama ini dikelola oleh BPDPKS tidak tepat sasaran. Terhitung sejak 2019 hingga 2021, dana yang berjumlah hampir Rp 70 triliun, 95 persennya habis untuk industri biodiesel," kata Usin, kemarin.

Menurutnya, seharusnya dana tersebut digunakan untuk mendukung perbaikan dan pembangunan sektor ril seperti perbaikan infrastruktur kebun rakyat yang rusak parah akibat mobilitas angkutan sawit dan sebagainya.

“Kalau kebanyakan dipakai untuk biodiesel, namanya berpihak untuk kepentingan pengusaha dan industri, bukan petani. Harusnya BPDPKS fokus menyalurkan dana untuk kepentingan petani. Contoh saat harga kelapa sawit anjlok, tidak kelihatan peran BPDPKS. Harusnya bisa mendorong penyediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani agar kebun sawitnya lebih produktif," tuturnya.

Diakuinya bahwa BPDPKS sudah menyalurkan dana untuk replanting atau peremajaan sawit rakyat (PSR) di Bengkulu. “Tapi belum begitu banyak petani di Bengkulu yang merasakannya. Banyak petani melakukan replanting secara mandiri, tidak bisa mengakses dana itu karena terkendala persyaratan yang ditetapkan pemerintah,” kritiknya.

"Kan aneh kalau begitu. Padahal BPDPKS harusnya bisa mengakomodir seluruh petani, bukan hanya petani yang memenuhi syarat saja seperti yang punya sertifikat lahan," imbuhnya.

Ia mengaku akan menyuarakan aspirasi petani agar BPDPKS mempermudah petani mengakses dana sawit. "Kami akan meminta perwakilan di DPR RI untuk berjuang dan mendorong agar peran BPDPKS lebih kepada mendorong petani lebih produktif dan memperbaiki infrastruktur kebun rakyat," tutupnya.