Nusantara 

Dapat Bantuan Dana atau Tidak, Emisi GRK Harus Diturunkan

Dapat Bantuan Dana atau Tidak, Emisi GRK Harus Diturunkan
Ilustrasi pemanasan global (klikhijau.com)

Jakarta, Elaeis.co - Dukungan terus mengalir terhadap sikap Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang mengakhiri Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/LoI) dengan Kerajaan Norwegia tentang Kerja Sama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and, Forest Degradation/ REDD+) terhitung mulai tanggal 10 September 2021.

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) termasuk yang mendukung keputusan pemerintah Indonesia tersebut.

Kepada Elaeis.co, Sabtu (11/9/2021), Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DMSI, Sahat Sinaga, mengaku heran dengan sikap Norwegia. Sebab, sudah sangat jelas Indonesia bisa menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 11,2 juta ton CO2eq pada tahun 2016/2017 lalu sesuai kesepakatan itu.

Bahkan, kata Sahat, capaian itu bukan klaim sepihak Indonesia, tapi telah diverifikasi oleh lembaga internasional.

"Tapi kok pelepasan dana (oleh Norwegia kepada Indonesia -red) yang telah disepakati bersama itu tidak bisa direalisasikan? Tentunya telah terjadi ketidaksesuaian dalam menginterpretasikan LoI tersebut," kata Sahat.

Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini bahkan menilai LoI REDD+ itu sebagai kerja sama yang tak jelas penyelesaiannya. Padahal, sejatinya REDD+ adalah langkah-langkah yang didesain untuk menggelontorkan insentif keuangan.

"Di kerja sama itu memang ada kok pernyataan dukungan atau bantuan pendanaan dari Kerajaan Norwegia," kata Sahat.

DMSI sendiri memuji sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap Norwegia. Namun DMSI meminta pemerintah tetap menjalankan komitmen menurunkan emisi GRK seperti yang diamanatkan dalam Persetujuan Paris COP-21.

"Emisi GRK adalah persoalan global, dan semua negara punya kewajiban untuk menekan lajunya emisi GRK agar peningkatan pemanasan global bisa dijaga tidak lebih dari 2 derajat Celcius di tahun 2030," jelas Sahat. 
 
Ia lalu menguraikan, penurunan emisi GRK telah dicanangkan untuk lima sektor. Yakni sektor kehutanan dan lahan gambut (forestry and peat land) sebesar 0,6762, pertanian sebesar  0,008, energi dan transportasi sebesar 0,038, industri sebesar 0,001, sampah dan limbah (waste and effluent) sebesar 0,046, seluruhnya dalam satuan giga ton CO2 eq.

"Atau secara total penurunan emisi GRK itu ditargetkan Indonesia sebesar 26% di tahun 2030 dengan usaha sendiri. Dan kalau ada bantuan dana dari komunitas global maka penurunan bisa ditargetkan hingga 41% di tahun 2030," kata Sahat. 

"Sebagai negara yang berdaulat, ada atau tidak ada bantuan dana, pemerintah harus tetap komit pada persetujuan Paris agar usaha penurunan emisi GRK tetap berjalan. Ini adalah usaha yang sangat mulia, bukan karena ada bantuan dana," tegas Sahat.

Editor: Rizal