Subulussalam, elaeis.co - Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan (Distanbunkan) Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, menggelar pertemuan sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2023. Kegiatan ini diikuti perwakilan koperasi petani sawit, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dengan narasumber dari Pemko Subulussalam dan BPN setempat.

Asisten II Setdako Subulussalam, Jhoni Arizal mengatakan, kelapa sawit merupakan komoditas primadona di daerah tersebut. "Mayoritas masyarakat Subulussalam adalah petani kelapa sawit. Dari 30.813 hektar luas kebun sawit yang ada di Kota Subulussalam, 62% diantaranya adalah milik masyarakat," sebutnya dalam keterangan resmi dikutip Senin (2/10).

Sayangnya, produksi sawit rakyat saat ini tidak sebanding dengan luas areal yang ada. Menurutnya, ada sejumlah faktor penyebab rendahnya produktivitas sawit rakyat di daerah itu. Diantaranya bibit asalan atau ilegitim, keterbatasan modal petani swadaya, dan kurangnya pengetahuan petani tentang praktik budidaya sawit yang baik.

"Untuk itulah sosialisasi ini dilaksanakan. Pemerintah berharap dengan adanya program PSR ini, bisa memperbaiki kualitas pertanian kelapa sawit di Subulussalam sehingga produktivitasnya meningkat sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat," jelasnya.

"Namun kita harus mengikuti prosedur yang berlaku. Semua pihak yang terlibat dalam program PSR ini hendaknya menghindari perbuatan yang melawan hukum," tambahnya.

Kepala Distanbunkan Subulussalam, Rosihan Indra MSi menambahkan, sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya. Selain untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait perubahan regulasi program PSR agar program tersebut terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang ada, sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan keikutsertaan petani dalam program PSR.

"Sampai sekarang sudah ada 23 kelompok tani di Subulussalam yang ikut PSR dengan luas lahan lebih 3.000 hektar " ungkapnya.

Tahun ini Subulussalam dapat target program PSR seluas 2.500 hektar. Sejauh ini usulan yang sudah disampaikan ke Ditjenbun Kementan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) baru sekitar 1.500 hektar. Sedangkan yang telah mendapatkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Ditjenbun seluas 900 hektar.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Subulussalam, Ir Netap Ginting, mengakui selama ini sering kali pihak yang terlibat dalam PSR termasuk petani harus berurusan dengan pihak kepolisian maupun kejaksaan.

"Itu sebabnya kita minta peserta PSR agar mengikuti program PSR sesuai prosedur. Jangan memasukan data identitas siluman, dan jangan memasukkan lahan hutan produksi apalagi hutan lindung," tukasnya.

Dia juga meminta agar pemko melalui dinas terkait dan BPN memfasilitasi penerbitan sertifikat tanah dan surat keterangan lain untuk lahan-lahan yang ikut PSR.

"Dan untuk mendukung sertifikasi ISPO, pemerintah daerah juga hendaknya membantu pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya atau STDB," ucapnya.