Bengkulu, elaeis.co - Dari lima titik lokasi reses Samsu Amanah di Kabupaten Kaur, rata-rata masyarakat mengeluhkan soal harga TBS sawit yang makin anjlok. 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu ini menggelar reses mulai 19-23 Juli 2022 di Tanjung Baru Kecamatan Maje. Selanjutnya di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan, Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah, Pelajaran I Kecamatan Tanjung Kemuning dan Desa Bungin Tambun II Kecamatan Padang Guci.

Berbagai aspirasi pun disampaikan masyarakat selama melakukan reses tersebut. Namun yang paling banyak itu soal anjloknya harga sawit.

Tidak hanya itu, sebagian masyarakat juga meminta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar desa, serta perbaikan irigasi dan drainase di setiap desa kepada politisi senior Partai Golongan Karya tersebut.

Masyarakat juga meminta bantuan pupuk subsidi, serta ketersediaan pupuk secara berkelanjutan, dikarenakan mayoritas masyarakat yang di lima desa tadi berprofesi sebagai petani. 

"Pupuk sangat penting bagi kami, karena kami mayoritas petani. Maka itu ketersediaan pupuk dan drainase irigasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat," ujar salah satu warga bernama Supardi.

Begitu pula dengan harga sawit, kata Supardi, yang sampai saat ini belum menunjukan kenaikan harga padahal keran ekspor CPO sudah dibuka kembali dan potongan ekspor (PE) juga telah diturunkan.

Supardi bilang, akibat anjloknya harga TBS banyak ekonomi masyarakat di daerahnya terganggu, karena selama ini masyarakat di sana hanya mengandalkan pemasukan ekonomi dari hasil sawit. 

Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pemerintah secepatnya bisa mencarikan solusi agar para pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Kaur dapat membeli TBS petani dengan harga tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Samsu Amanah mengaku aspirasi dari masyarakat sangat penting sebagai bahan dasar bagi dirinya yang memiliki hak kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan. 

"Saya akan menindaklanjuti setiap usulan yang disampaikan oleh masyarakat langsung ke OPD terkait, agar segera bisa ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya masing-masing", tegasnya.