Padang, elaeis.co - Sedikitnya Rp3,4 triliun telah dialokasikan Kementerian Keuangan RI sebagai dana bagi hasil (DBH) dari sektor perkebunan sawit. Uang itu dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023.

Rencananya DBH itu akan disalurkan tahun ini. Nantinya sejumlah daerah penghasil kelapa sawit akan mendapatkan uang pembagian tersebut.

Ketua DPW APKASINDO Sumbar, Jufri Nur, mengatakan DBH tersebut semestinya memang harus disalurkan, khususnya terhadap daerah yang menjadi sentra perkebunan kelapa sawit di Nusantara.

"Dalam penyalurannya Pemda setempat harus profesional. Bukan hanya menerima saja, namun juga mempergunakan uang DBH itu untuk meningkatkan sektor perkebunan yang ada," katanya, Jumat (10/2).

Menurutnya, uang DBH tadi seharusnya sebagian dikucurkan kembali ke sektor perkebunan sawit. Misalnya dengan menghadirkan bantuan-bantuan terhadap petani seperti bantuan pupuk yang saat ini harganya juga tengah melambung.

Bukan hanya pupuk, peremajaan juga perlu menjadi perhatian. Sehingga pemerintah perlu hadirkan bibit unggul untuk petani. Sebab untuk mendapatkan bibit unggul, petani saat ini merasa kesulitan. Bahkan harus ikut antrian yang panjang.

"Ini kaitannya menjaga kualitas dan kuantitas produksi kebun kelapa sawit yang ada. Pemerintah tentu juga harus mengawasi betul-betul harga TBS petani terutama petani swadaya," tegasnya.

Dengan demikian maka petani dan Pemda setempat benar-benar menikmati hasil dari perkebunan kelapa sawit.

"Akhirnya target kelapa sawit berkelanjutan pemerintah dapat tercapai," tandasnya.