Jakarta, elaeis.co - Jika melihat luas lahan dan jumlah perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, sudah layak Sugianto Sabran begitu mengotot memperjuangkan dana Bagi Hasil Sawit (DBH) sawit.

Pasalnya, dari data perizinan Perusahaan Besar Swasta (PBS), di daerah itu saat ini ada 198 perusahaan dengan luas lahan yang dikelola 2,3 juta hektare.

Begitu pula hasil produksi komoditas kelapa sawit yang setiap tahunnya makin moncer di daerah itu. Untuk tahun 2021 lalu, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Kalimantan Tengah sebanyak 6,5 juta ton.

Begitu juga kernel sebanyak 1,3 juta ton dan PKO (palm kernel oil) 146.429 ton yang dihasilkan dari Kalimantan Tengah tahun 2021 lalu.

"Sebetulnya sesuai data PBS, ada 300 perusahaan dengan total lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola seluas 3,2 juta hektare d Kalimantan Tengah. Namun saat ini yang sudah beroperasi 198 perusahaan dengan luas lahan yang dikelola 2,3 juta hektare. Masih ada 102 PBS lagi yang belum beroperasi," kata Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto saat membuka Talkshow Borneo Forum ke-5 Tahun 2022 yang digelar kemarin dikutip dari keterangan resminya.

Dengan jumlah perusahaan dan capai produksi itu, Sugianto berharap adanya kesepahaman bersama antara pemerintah pusat dan daerah mengenai usulan provinsi penghasil sawit terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.

"Ini diharapkan dengan pertimbangan sebagai provinsi penghasil sawit yang juga membutuhkan peningkatan aspek kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Secara mendasar, seluruh kekayaan alam kiranya dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat daerah setempat," kata dia.

Ketua Panitia Penyelenggara Borneo Forum ke-5, Rizky Djaya dalam laporannya juga menyampaikan kegiatan itu sejatinya dibikin sebagai wadah para stakeholder perkelapasawitan untuk berdiskusi dan mengurai isu-isu strategis kelapa sawit khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan. 

"Tujuannya merumuskan solusi yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti secara bersama oleh para pemangku kepentingan industri kelapa sawit," ujarnya.

Tidak hanya itu, tujuan lain kegiatan tersebut juga memantapkan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan melalui sinergi para pihak, guna memperkuat daya saing dan peran strategis bagi perekonomian nasional dan daerah serta merumuskan kebijakan dan dukungan keuangan daerah untuk industri kelapa sawit dan turunannya.

Rizky Djaya mengatakan, melalui pertemuan itu juga diharapkan peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pelaku industri kelapa sawit saat ini.

"Kita meminta adanya komitmen dari perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kemitraan, tata kelola dan pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan serta adanya alokasi yang jelas dari pusat untuk mendukung keberlanjutan industri sawit di daerah," pungkasnya.