INHU, Elaeis.co - BPDPKS, ditugaskan untuk melaksanakan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Keuangan. 

Akan tetapi, petani sawit sepertinya belum mengetahui secara detail tentang peruntukan dana itu selain Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Padahal dari dana BPDPKS ada beasiswa untuk anak petani kurang mampu agar bisa kuliah, dan perawatan jalan kelompok petani, perbaikan jembatan, serta peralatan lainnya. 

Kurangnya sosialisasi ini dialami oleh Perkumpulan Petani Sawit Swadaya Karya Serumpun di Desa Ringin, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

"Yang saya kita ketahui dana BPDPKS bisa diambil hanya untuk PSR saja, lebih dari itu kami nggak tahu," kata Juliono (36) kepada Elaeis.co, Kamis (16/9).

Padahal perkumpulan petani sawit yang dipimpin Juliono memilik anggota 304 orang. Setelah mengetahui bahwa BPDPKS punya program lainnya, Juliono berencana bakal mengusulkan perbaikan badan jalan kebun petani yang duitnya bersumber dari dana BPDPKS 

"Setelah kita lakukan rapat bersama anggota, kesimpulannya kita akan perbaiki badan jalan yang dananya bersumber dari BPDPKS. Data soal ini akan kita serahkan ke Dinas Perkebunan Inhu," kata dia.

Kabid Perkebunan Inhu, Hariyanto mengatakan BPDPKS sudah menyalurkan dana untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Inhu.

"Kalau dana untuk PSR sudah disalurkan. Tapi untuk yang lain belum," kata dia.

Terkait keluhan minimnya sosialisasi program BPDPKS pun dibantah Hariyanto. Dia mengaku selama ini pihaknya telah melakukan sosialisasi ke petani sawit perihal program BPDPKS dengan melibatkan 40 petugas penyuluh yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Inhu. 

"Kalau ada data petani masuk untuk usulan perbaikan jalan, jembatan, dan lainya, secepatnya akan kita rekomendasi ke tingkat provinsi hingga pusat," pungkasnya.