Simpang Empat, elaeis.co - Pemkab Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat, terus memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta untuk mencapai target penyelesaian kemiskinan pada angka 6,65 persen, angka prevalensi stunting menjadi 14,00 persen, dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Pada tahun 2022, angka kemiskinan Pasbar tercatat sebesar 6,93 persen setara dengan 32.910 jiwa (BPS 2023), sedangkan angka kemiskinan ekstrem masih tercatat sebesar 0,76 persen setara dengan 3.588 jiwa (Kepmenko PMK, 2023). Berdasarkan data e-PPGBM Februari 2023, terdapat 5.438 balita stunting di Pasbar dan berdasarkan publikasi SSGI tahun 2023, angka prevalensi stunting Pasbar berada pada angka 35,5 persen.

Terkait dengan kolaborasi itu, Pemkab Pasbar melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu. Salah satunya PT Bintara Tani Nusantara, pada Rabu (8/11).

Dalam kunjungan ke perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Bupati Pasaman Barat yang diwakili oleh Asisten III Raf’an menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama dan membutuhkan penanganan secara tepat dan cepat dengan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

“Upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Diperlukan juga upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi serta efektivitas anggaran,” jelas Raf’an dalam keterangan resmi Pemkab Pasbar dikutip Kamis (9/11).

Ia juga menekankan bahwa pihak terkait baik itu pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan badan usaha harus mengambil peran terhadap target pencapaian isu nasional.

“Penajaman irisan isu merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan program kegiatan yang terbatas. Keterpaduan dan keterbukaan data merupakan suatu keharusan untuk secara bersama-sama menyasar sasaran prioritas secara konvergen. Dan teristimewa terhadap pelaku usaha baik pabrik kelapa sawit (PKS) maupun perkebunan kelapa sawit di Pasbar, harus secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan sebagian dana kewajibannya (CSR) kepada sasaran yang paling super prioritas untuk mendapatkannya,” tukasnya.

Kepala Bappelitbangda, Ikhwanri, menyebutkan, untuk Kecamatan Sungai Beremas di desil 1 terdapat 14 balita stunting yang tinggal pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 17 balita tidak memiliki fasilitas buang air besar, 20 balita tidak memiliki akses terhadap air minum layak, 11 balita tidak memiliki sumber penerangan PLN dan 1 balita masih tinggal bersama orang tua yang memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah. Sekain itu terdapat 2 ibu hamil yang tinggal pada RTLH, 7 ibu hamil tidak memiliki fasilitas buang air besar, 7 ibu hamil tidak memiliki akses terhadap air minum layak, dan 3 ibu hamil tidak memiliki sumber penerangan PLN.

“Perkiraan dana untuk membangun RTLH sebesar Rp 20 juta, fasilitas BAB Rp 2,5 juta rupiah, air minum layak Rp 1,3 juta , sambungan listrik Rp 477 ribu untuk daya 450 watt, dan alat memasak berupa kompor 2 tungku gas 3 kg berisi dan regulator Rp 800 ribu. Maka untuk menyelesaikan seluruh persoalan ibu hamil dan anak stunting membutuhkan anggaran Rp 426,58 juta. Beban anggaran yang besar ini tentunya dapat dibagi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari dan juga pelaku usaha,” paparnya.

Sementara itu, Senior Excecutive Manager PT. Bintara Tani Nusantara M. Albar, mengucapkan terima kasih kepada pihak pemda karena telah berkunjung ke perusahaan untuk berdiskusi dalam penyampaian arah kebijakan ke depannya.

“PT BTN sangat berkomitmen dalam mengalokasikan anggaran CSR. Dana tersebut diberikan pada bidang agama, sosial, budaya, lingkungan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan,” jelasnya.

Setelah dilakukan diskusi, akhirnya dibuat berita acara kesepakatan bahwa PT BTN berkomitmen untuk membantu sasaran prioritas dengan data by name by address yang akan disampaikan oleh Bappelitbangda. Untuk tahap awal, disepakati 2 paket sasaran prioritas untuk anak stunting, mengentaskan RTLH, fasilitas BAB yang layak, Sumber Air Minum Layak, dan sumber penerangan dengan total anggaran Rp 48,10 juta.