Jakarta, elaeis.co - Pemerintah memberi tenggat hingga tahun 2025 bagi kebun sawit milik petani untuk disertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun hingga kini kebun yang tersertifikasi masih minim.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr. Ir. Gulat M.E. Manurung, MP.,C.APO, menyoroti capaian yang masih sangat minim itu mengingat waktu yang tersisa tinggal sebentar lagi.

"Faktanya, sampai hari ini petani sawit yang sudah ikut ISPO baru kurang lebih 14.000 hektare dari Sabang sampai Merauke. Padahal kebun sawit yang dikelola petani luasnya sekitar 6,78 juta hektare," kata Gulat dalam Refleksi Sawit Rakyat 2021 yang digelar secara daring dengan tema "Masa Depan Petani Sawit Indonesia Dengan Konsep Kemitraan Dan Berkelanjutan", Kamis (30/12).

Itu artinya baru 0,2 persen kebun sawit rakyat yang mengantongi sertifikat ISPO.

Gulat sendiri sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan petani diwajibkan tersertifikasi ISPO. Sebab petani belum siap, pemerintah juga belum sanggup untuk memudahkan jalan bagi petani untuk mendapatkannya.

"ISPO bagi kami adalah sebuah kecelakaan. Karena terlalu cepat. Ibaratnya kalau kereta api, gerbongnya sudah dibeli tapi relnya tidak dibuat. Ini yang terjadi sekarang," ujarnya. 

Gulat menyebutkan, salah satu cara agar ISPO bisa diraih oleh petani adalah dengan mempermudah syarat bagi petani.

"Kita tidak boleh cengeng karena faktanya memang sudah ada ISPO. Tapi tolong perhatikan juga kendala-kendala apa yang menjadi penghambat," tambahnya.