Pontianak, elaeis.co - Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalimantan Barat (Kalbar), Heronimus Hero mengatakan bahwa rencana pemerintah yang akan membiayai pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) dan ISPO lewat BPDPKS akan sangat membantu petani kelapa sawit di Indonesia. Dengan begitu, maka pihaknya mendukung terobosan yang saat ini tengah digodok tersebut.

Rencana ini dijabarkan Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah beberapa waktu lalu. Dimana Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tegah menggodok regulasi mengenai keberlanjutan kelapa sawit Indonesia. Salah satunya yakni rancangan Perpres terkait STD-B dan ISPO. 

Dalam Perpres itu nantinya akan diatur bahwa STD-B dan ISPO akan dibiayai oleh BPDPKS.

"Ini pasti akan sangat membantu," ujar Heronimus Hero kepada elaeis.co, Selasa (26/9).

Baca Juga: Pemerintah Ancang-ancang Ganti Perpres Nomor 44 Tahun 2020, Ini Masukan SPKS

Langkah ini juga diklaim akan lebih memaksimalkan penerimaan manfaat terhadap penyaluran bantuan dari BPDPKS. Sebab, terang Ketua Apkasindo Kalbar, Indra Rustandi petani kelapa sawit di Provinsi Kalbar masih sangat membutuhkan saluran bantuan dari BPDPKS. Terutama dalam menjaga perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Kalbar merupakan daerah terbesar nomor tiga untuk perkebunan kelapa sawit. Sayangnya ini tidak dibarengi dengan pemanfaatan dana yang dikumpulkan BPDPKS.

Padahal tiap tahunnya, tidak kurang dari Rp59 triliun uang kelapa sawit berhasil dikumpulkan.

"Yang sangat dibutuhkan oleh petani itu adalah PSR dan hilirisasi TBS seperti koperasi petani kelapa sawit," terangnya.

Untuk PSR saat ini sudah mulai bergerak, namun pengolahan TBS masih sangat dibutuhkan. Misalnya PKS mini, pabrik minyak goreng (pamigo), pabrik minyak makan merah dan dana perbaikan jalan dan jembatan kebun.