Jakarta, elaeis.co - Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menilai BPJS Ketenagakerjaan kurang memperhatikan sektor usaha kecil seperti nelayan dan petani untuk menjadi peserta.

“Juga berangkat dari sejarahnya BPJS itu hanya menangani perusahaan-perusahaan besar sehingga seperti captive market, kalau ada perusahaan besar ini syaratnya dan segala sesuatunya diharuskan memiliki BPJS Ketenagakerjaan,” urai Sri usai Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI  melakukan peninjauan ke BLK Komunitas Yayasan Del, di Desa Sitoluama, Kec. Laguboti, Kab. Toba, Selasa, (9/5).

Padahal, menurut Sri, BPJS Ketenagakerjaan itu sangat bagus manfaatnya dengan memberikan program Jaminan Tenaga Kerja dan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia.

“Padahal semua pekerja harus dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan membayar minimal Rp16.800 mereka terlindungi secara dalam melaksanakan pekerjaan,” terang Sri, dilansir elaeis.co dari website resmi DPR RI, Rabu (10/5) kemarin.

Sri meminta BPJS Ketenagakerjaan lebih aktif melakukan sosialisasi terhadap badan usaha maupun masyarakat, untuk turut berpartisipasi dengan mendaftarkan dirinya mejadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan temuannya, menurut Sri, data yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk perusahaan dan lain-lain memiliki perbedaan.

"Itu berarti belum semua ter-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan, berarti semua masalah yang dimiliki oleh BPJS tenaga kerja mereka kurang proaktif menyentuh semua sektor di suatu daerah," ungkapnya.

Dikatakan Sri, alangkah baiknya BPJS Ketenagakerjaan lebih proaktif melakukan sosialisasi yang masif dan dengan tidak memandang ini pasar besar, sedang atau kecil.