Jakarta, elaeis.co - Dari 938 aduan kasus tunjangan hari raya (THR) yang melibatkan sebanyak 669 perusahaan,
sejauh ini baru 23 aduan yang ditindaklanjuti.

Menurut  anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago, jumlah yang ditindaklanjuti ini sangat kecil dibandingkan dengan aduan yang mencapai 938. 

“Ini kan artinya hanya 2,4 persen kasus yang ditindaklanjuti. Ini pun masih belum ada kepastian, apakah 2,4 persen kasus yang tindaklanjuti berarti sudah selesai dengan dibayarkannya THR atau memang masih proses penanganan,” ucapnya.

Irma melanjutkan, H-7 jatuh pada hari Sabtu tanggal 15 April. Lalu, 16 April hari Minggu. Para pekerja mulai lapor pelanggaran THR pada Senin (17 April 2023) dan Selasa (18 April 2023).

Lalu,  menurut Irma, 19 April 2023 sudah cuti bersama. Perusahaan sudah tutup. “Kapan waktu pengawas untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran THR, yang pekerja baru tahu kalau pembayaran THR-nya dilanggar oleh perusahaan di Hari Sabtu, 15 April 2023,” ucapnya, dilansir elaeis.co dari website resmi DPR RI, Kamis (20/4).

Pada bagian lain, politisi Partai NasDem ini menilai banyaknya aduan mengenai THR lantaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di daerah belum mampu cegah perusahaan melakukan pelanggaran THR kepada para pekerja.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), selama rentang 28 Maret sampai 15 April 2023, ada 938 aduan THR yang mencakup 669 perusahaan.

Secara rinci, 938 aduan tersebut terdiri atas 468 aduan THR tidak dibayarkan, 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan, dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan. Dari 938 aduan tersebut, 23 di antaranya telah ditindaklanjuti.

“Saya menilai, dari data yang disampaikan Kemnaker ini, ternyata kasus pelanggaran THR saat ini masih banyak terjadi,” kata Irma.

Irma menganggap, selain karena kenakalan perusahaan, kasus ini timbul juga karena Kemnaker dan Disnaker di daerah belum mampu melakukan upaya pencegahan atas persoalan pelanggaran THR yang selalu terjadi setiap tahun. Alhasil, kasus ini muncul lagi tahun ini dan belum dapat diselesaikan dengan baik.

Irma menduga, dari 669 perusahaan yang melakukan pelanggaran THR tahun ini, juga melakukan pelanggaran THR atau tahun-tahun sebelumnya.

"Pastinya juga pihak Kemnaker dan Disnaker sudah memiliki data perusahaan yang melakukan pelanggaran THR tahun-tahun sebelumnya,” ucapnya.