Pekanbaru, elaeis.co - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Husaimi Hamidi mendukung rencana Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang ingin melakukan audit terhadap seluruh pabrik kelapa sawit di Indonesia.

Menurutnya, audit ini sangat diperlukan untuk kembali menertibkan seluruh perusahaan sawit agar berada di rell yang sesuai dengan aturan. Salah satunya adalah mengenai keberadaan pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun. 

"Berdirinya PKS itu kan harus ada kebun, kemudian kalau tidak ada kebun harus ada surat dukungan dari petani tempatan. Kemarin saya hearing dengan dinas perkebunan, saya tanya, apa betul surat dukungan itu. Saya ragu nanti surat dukungan itu hanya nama saja, tetapi masyarakat tidak tau. Jadi ini perlu diaudit," kata Husaimi kepada elaeis.co, Senin (30/5). 

Husaimi meminta, pemerintah harus segera menelusuri hal itu. "Kalau betul perusahaan dapat dukungan dari masyarakat, tidak ada alasan mereka tak membeli TBS sesuai dengan harga pemerintah," katanya. 

"Sekarang ini kan, harga yang ditetapkan dinas perkebunan tidak berlaku untuk TBS petani yang tidak bermitra. Nah, kalau sudah didukung masyarakat, dia harus mengikuti harga pemerintah dong," imbuhnya. 

Selain itu, kata Husaimi, dia juga meminta agar pemerintah juga mengaudit sisi produksi perusahaan kelapa sawit itu. 

"Ini memang harus diaudit, berapa produksi mereka, untuk apa saja digunakan, berapa untuk minyak goreng, dan berapa untuk yang lain. Jadi saya kira ini perlu diaudit. Jangan sampai kita sebagai daerah penghasil sawit terbesar, kebun sawit luas, PKS di mana-mana, tapi harga minyak gorengnya mahal," pungkasnya.