Babel, elaeis.co - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Bangka Belitung (Babel) H. Sahuruddin meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menetapkan regulasi yang jelas dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR).

"Jangan buat aturan yang sudahlah sulit, terkadang bisa berubah seketika," ujar Sahuruddin kepada elaeis.co melalui sambungan telepon, Senin (6/3).

Sahuruddin mengatakan hal itu menyusul setelah BPDPKS menerima penghargaan sebagai badan layanan umum (BLU) Terbaik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, belum lama ini.

Sahuruddin mengatakan pihaknya memberikan ucapan terimakasih terhadap BPDPKS terhadap perhatiannya kepada para petani kelapa sawit di Babel selama ini.

Kendati demikian, menurut Sahuruddin, dalam pelaksanaan program-program BPDPKS selama ini, ada hal-hal yang memerlukan perhatian. "Kalau bisa ditinjau ulang," sebutnya.

Ia mencontohkan pengurusan persyaratan untuk ikut dalam program PSR. "Sebagian syarat yang ditetapkan terkesan berlebihan, dan sulit untuk dijangkau petani," katanya.

Di tengah persyaratan yang terkesan memberatkan, sambung Sahuruddin, masalah lain adalah aturan yang gampang berubah dengan cepat.

"Belum lagi lemahnya koordinasi antarlembaga," katanya. Dicontohkan, ketika persyaratan untuk ikut program PSR sudah lengkap menurut versi lembaga tertentu, ada saja aturan dari lembaga lain yang harus pula dipenuhi.

Sahuruddin meminta aturan atau regulasi yang ada dipermudah. "Karena banyak petani sawit di Babel yang memerlukan dana PSR," sebutnya.