Pekanbaru, elaeis.co - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Pekanbaru, Dr Elfiandri, mengkritik keputusan pemerintah mencabut subsidi untuk minyak goreng kemasan.

Mulai kemarin, subsidi hanya diberikan untuk minyak goreng curah dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000/liter.

Menurut Elfiandri, keputusan itu kurang tepat karena yang menjadi persoalan saat ini adalah ketersediaan minyak goreng di pasar yang sulit didapatkan.

"Persoalannya itu sebenarnya bukan harga, tapi ketersediaan barang. Untuk apa pemerintah lewat Menko Perekonomian mencabut subsidi kalau barangnya tidak ada. Jadi menurut saya, yang harus dikendalikan itu stok dan distribusinya," kata Elfiandri kepada elaeis.co, Kamis (17/3).

"Ibaratnya begini, yang gatal kepala tapi yang digaruk perut. Tidak tepat," tambahnya.

Elfiandri menilai ada kejanggalan dalam pendistribusian minyak goreng. Sebab pemerintah dan partai-partai besar mudah mendapatkannya dan melakukan bazar ataupun pasar murah. Namun di pasar secara umum, minyak goreng kemasan justru sulit didapatkan. 

"Yang jadi pertanyaan itu, kenapa masyarakat susah mendapatkannya, tetapi partai-partai besar tertentu bisa mendapatkan. Itu ada apa," ujarnya. 

"Pemerintah bisa dapat untuk dibuat pasar murah atau operasi pasar. Partai juga mudah dapat, sementara masyarakat kok bisa susah. Berarti di sini kan ada sesuatu, distribusinya tidak normal," tambahnya. 

Elfiandri mengatakan, saat ini yang paling penting dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan ketat terhadap pendistribusian minyak goreng.