Medan, Elaeis.co - Sempat mengapalkan ribuan ton ke India, aktifitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Pelabuhan Calang di Kabupaten Aceh Jaya dan Pelabuhan Krueng Geukueh di Kota Lhokseumawe terhenti. Pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Aceh ingin ekspor CPO kembali dilakukan, namun sejumlah kendala mengganjal.

“Tentu kami sangat berkeinginan mengembangkan ekonomi Aceh dari perkebunan sawit, termasuk mengoptimalkan potensi dua pelabuhan ekspor, tapi kami menghadapi sejumlah kendala," kata Ketua GAPKI Aceh, Sabri Barshah, kepada Elaeis.co, Selasa (13/7).

Faktor utama penyebab terhentinya ekspor CPO ke India adalah pandemi. Menurut Sabri, para pengusaha sawit kesulitan bergerak mengembangkan pasar karena India sedang disibukkan oleh upaya penanggulangan Covid-19.

“India sebenarnya pasar potensial bagi CPO Aceh dan letaknya secara geografis sangat dekat, terutama India bagian selatan. Tapi di sana Covid-19 masih mewabah, ini yang membuat volume ekspor ke India semakin lama semakin kecil,” katanya.

Pakistan dan Bangladesh juga termasuk pasar yang potensial dan bisa dijangkau dengan cepat dari Aceh. “Namun ya itu tadi, pasarnya masih kecil dan saat ini pun lagi Covid-19,” keluhnya.

“Kami tidak bisa menjangkau pasar China, jaraknya justru semakin jauh bila diekspor dari dua pelabuhan di Aceh,” tambahnya.

Tidak maksimalnya ekspor dari kedua pelabuhan tersebut bisa dimaklumi karena memang statusnya bukan pelabuhan ekspor utama. “Dua pelabuhan itu sebenarnya bukan mainport atau pelabuhan utama seperti Pelabuhan Dumai di Riau dan Pelabuhan Belawan di Medan,” sebutnya.

Menurutnya, Pelabuhan Calang dan Krueng Geukeuh sejauh ini masih jadi transhipment port atau persinggahan kapal-kapal dari Dumai dan Belawan. “Akibatnya, pengangkutan CPO dari Aceh hanya bisa dilakukan oleh para pembeli yang punya kapal sendiri,” bebernya.

Kendala lain adalah belum lengkapnya infrastruktur pendukung ekspor CPO di dua pelabuhan itu. Menurutnya, Pemprov Aceh sangat diharapkan membangun semua infrastruktur yang dibutuhkan agar kedua pelabuhan itu punya daya saing dengan pelabuhan ekspor lainnya.

“Kalau semua sudah disiapkan, Pemprov Aceh akan punya posisi tawar yang kuat terhadap pemerintah pusat dalam pengembangan industri perkebunan kelapa sawit. Pemprov Aceh harus cerdas memanfaatkan peluang, termasuk yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS,” tukasnya.