Pekanbaru, Elaeis.co - Pakar Lingkungan Dr Elviriadi mengungkapkan banyak Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang justru melebihi izin di Riau. Temuan ini Ia nyatakan setelah sebelumnya melakukan pemantauan dan berkeliling Bumi Lancang Kuning selama 6 bulan belakangan.

"Banyak masalah perusakan lingkungan di Riau. Salah satunya dampak dari permainan izin HGU yang over kapasitas. Baik itu dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Tentu dampaknya akan mengacaukan tata ruang dan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada," ujarnya kepada elaeis.co, Minggu (13/2/2022).

Katanya, kebanyakan HGU melebihi izin tadi di sektor perkebunan kelapa sawit. Dicontohkannya ada 3.000 hektar lahan kelapa sawit di wilayah Indragiri Hulu yang justru tidak memiliki izin. Kemudian ada juga di beberapa kabupaten lain di luar pelepasan kawasan hutan.

"Nah yang kasat mata, itu di sepanjang jalan dari Ujung Tanjung-Ujung Batu, kebun sawit sampai berada di pinggir jalan. Padahal dalam peta HGU-nya tidak sampai situ. Harusnya kan itu kosong, artinya tidak ada tanaman kelapa sawit di situ," ujarnya.

Ia menilai Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mengklarifikasi temuannya itu. Ia juga miris lantaran selama ini BPN justru tidak mengambil sikap meski itu sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan "nakal".

"Sampai saat ini kan gak ada langkah dari BPN, kita duga mereka sudah terkontaminasi. Ini sudah memenuhi unsur penggelapan pajak dan oknum yang bermain juga bisa ikut masuk (penjara) karena sudah turut serta merugikan keuangan negara," katanya.

Seharusnya menurut Elvi, pejabat tersebut amanah dalam menjalankan tugas. "Mereka bukan tidak profesional, tapi hatinya sudah tertutup tidak lagi sensitif terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Kalau perusahaan tentu mengharapkan untung banyak," tandasnya.