Pangkal Pinang, elaeis.co - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin, mengumpulkan seluruh bupati/walikota untuk menginventarisir sekaligus mencari jalan keluar atas isu strategis atau permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini di daerah itu. 

Pertemuan dalam rangka rapat koordinasi teknis itu dilakukan secara virtual, Senin (25/7).

"Saat ini, kami terus mengupayakan agar kondisi perekonomian di Bangka Belitung dapat terus ditingkatkan. Kami bersama-sama telah menginventarisir permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing perangkat daerah yang berimbas pada perekonomian masyarakat," kata Ridwan dalam keterangan resmi Diskominfo Babel.

Isu-isu strategis atau permasalahan yang mengemuka dan berhasil diinventarisir saat ini diantaranya adalah para nelayan kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi dan pertalite sehingga menghambat aktivitas mereka untuk melaut dan berakibat ikan menjadi sulit didapatkan.

Itu sebabnya produksi ikan jadi terbatas sementara permintaannya sangat tinggi. Kalaupun ada, jumlahnya tidak banyak dan harganya pun menjadi mahal.

Permasalahan strategis lain yang perlu ditangani segera adalah anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit. Persoalan harga ini tidak hanya dirasakan perkebunan mitra tapi juga non mitra.

Isu lainnya adalah penambangan ilegal dan kekhawatiran akan krisis pangan. Saat ini angka prevalensi stunting di beberapa daerah masih tinggi dan masih terdapat desa rawan stunting di setiap kabupaten.

Atas permasalahan tersebut, Ridwan meminta agar segera dibahas dan didiskusikan di tingkat internal perangkat daerah pengampu dan kemudian berkoordinasi dengan mitra serta stakeholder terkait sehingga dapat dicarikan jalan keluarnya. 

Hal ini menurutnya sesuai dengan hasil rapim sebelumnya bersama Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta beberapa kepala perangkat daerah, yang memberikan arahan startegis agar dapat ditindaklanjuti secara teknis. Sehingga koordinasi dan sinergitas antara perangkat daerah di provinsi dengan perangkat daerah di kabupaten kota mutlak diperlukan.

Dia berharap rapat koordinasi teknis ini dapat menghasilkan draft rencana aksi yang positif sebagai upaya penyelesaian permasalahan yang ada. 

"Hasil pembahasan rakor teknis ini akan menjadi bahan pembahasan pada saat rakor gubernur dengan bupati dan wali kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang insyaAllah akan kita lanjutkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022," ujarnya.

Selanjutnya, hasil pembahasan yang telah disetujui oleh seluruh kepala daerah baik oleh gubernur maupun oleh bupati dan wali kota, akan disusun menjadi nota kesepakatan yang diharapkan dapat menjadi komitmen bersama sebagai penyelesaian permasalahan yang ada.