Pekanbaru, elaeis.co - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Riau mengatakan selama momen Natal dan tahun baru tidak terjadi lonjakan harga bahan pokok yang signifikan. Bahkan stok sembako juga aman.

Kendati demikian harga minyak goreng memang masih melonjak naik. "Harga bahan pokok belum terjadi lonjakan, kecuali minyak goreng," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Riau, Taufik OH, Sabtu (1/1).

Mantan Kepala Dinas PUPR Riau itu juga mengatakan butuh kebijakan secara nasional untuk tingginya harga  produk turunan dari kelapa sawit itu. Sebab lonjakan terjadi secara nasional. Bukan hanya di Bumi Lancang Kuning saja.

"Perlu kebijakan secara nasional untuk mengantisipasinya," ujarnya.

Sebelumnya berembus kabar bahwa pemerintah saat ini tengah mewacanakan akan menggunakan anggaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mensubsidi harga minyak goreng. Recana ini informasinya tengah digodok dalam pembahasan di level Kementerian Koordinator Perekonomian.

Langkah ini juga mendapat respon positif dari sejumlah pihak. Seperti dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir). Dimana menurut Ketua Umum DPP Aspekpir, Setiyono menjelaskan pihaknya mendukung jika alokasi dana khususnya untuk biodiesel dikurangi dan alihkan untuk subsidi minyak goreng.

Namun ia menegaskan pemerintah harus membuat konsep yang benar dalam pendistribusiannya. Maksudnya agar tidak malah dinikmati para pengusaha minyak goreng.

"Jika terealisasi kita berharap penyalurannya bisa melalui desa dan berupa minyak goreng, biar aman," tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua APKASINDO Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmad Indradi. Indra menerangkan langkah itu cukup bagus guna menjaga daya beli masyarakat khususnya kelas bawah.

"Jadi yang disubsidi hanyalah kemasan minyak goreng yang dikonsumsi masyarakat bawah, bukan minyak goreng yang segmennya menengah ke atas," paparnya.

Indra menerangkan subsidi itu diharapkan dapat menjaga volume permintaan khususnya di dalam negeri. Menurutnya tingginya harga minyak goreng membuat masyarakat kelas bawah berpotensi mengurangi konsumsi minyak goreng dalam rangka penghematan belanja dapur.

"Kita mendukung langkah itu asalkan dengan pengawasan ketat. Jangan sampai subsidi ini justru tidak tepat sasaran bahkan terjadi penyimpangan," tuturnya.

Indra berharap jika memang langkah ini diambil, minyak goreng bersubsidi ini memiliki label khusus dan dengan syarat tertentu untuk mendapatkannya. Malah juga dilakukan pengawasan dalam pendistribusiannya.