Jakarta, elaeis.co - Beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan rencana pemerintah akan memperpanjang penghapusan pungutan ekspor (PE) kelapa sawit dan produk turunannya hingga akhir tahun 2022. Sedangkan sementara ini PE gratis akan jatuh tempo pada akhir Oktober 2022 nanti.

Sejumlah pihak baik petani dan perusahaan kelapa sawit pun mendukung rencana perpanjangan PE ini.

Seperti Sekjen GAPKI Eddy Martono. Ia menilai kebijakan itu bagus dan langkah yang tepat jika diberlakukan pemerintah hingga akhir tahun mendatang. Terlebih dengan kondisi harga CPO internasional yang setakat ini masih cenderung lesu.

"Potensinya harga CPO lokal akan terjaga diangka Rp10.000-Rp11.000 seperti saat ini," ujarnya kepada elaeis.co, Jumat (7/10).

Jika harga CPO lokal itu terjaga dan tidak jatuh, maka harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani juga akan stabil. Sehingga petani tidak terlalu khawatir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab rata-rata harga terjaga di atas Rp2.000/kg.

Sejatinya PE adalah salah satu sumber uang masuk bagi BPDPKS sebelum disalurkan kembali lewat beragam program kepada petani kelapa sawit. Artinya jika kebijakan itu terus dilakukan akan berdampak pada jumlah saldo yang ada di BPDPKS.

Namun dari kaca mata Eddy, saldo tersebut masih terjaga. Lantaran harga CPO yang relatif murah di pasaran serta harga minyak bumi yang mahal tidak ada dikenakan subsidi membuat dana tersebut diperkirakan tidak berkurang signifikan. 

"Memang kita tidak tau berapa jumlah dana yang ada saat ini. Namun jika ada rencana dan pemerintah berani melakukan kebijakan itu hingga akhir Desember nanti, berarti dana yang ada cukup," pungkasnya.