Jakarta, Elaeis.co - Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit (GAPKI) Sumatera Barat (Sumbar) terus mendukung percepatan program Peremajaan Sawit Perusahaan (PSP) di daerah yang akrab di sapa Ranah Minang itu. Hingga kini tercatat realisasi PSP diperkirakan sudah di angka 40-50 persen dari target yang dicanangkan.

"Kita dukung dan terus genjot agar realisasi PSP berjalan lancar. Ini juga sebagai komitmen untuk program kelapa sawit berkelanjutan nasional," ujar Ketua GAPKI Sumbar, Bambang Wiguritno saat berbincang bersama elaeis.co, Kamis (27/1/2022).

Disamping mendukung keberlanjutan kelapa sawit, saat ini kata Bambang sebagian usia kelapa sawit di wilayah Sumbar sudah masuk untuk diremajakan. Artinya usia sudah di atas 20 tahun. Malah ada yang sampai 30 tahun.

Kata Bambang, tidak banyak masalah bagi perusahaan untuk melakukan peremajaan tadi. Tidak seperti kebun yang langsung dikelola oleh petani yang justru mempertahankan kebunnya dimomen harga kelapa sawit tinggi seperti saat ini. Sehingga program peremajaan sawit rakyat (PSR) cukup terpengaruh.

"Kalau dari perusahaan gak ada masalah, karena itu sudah planing. Jadi program harus jalan," katanya.

Sementara belakangan ini muncul kendala program PSP tadi di beberapa perusahaan. Kendalanya akibat kebun perusahaan yang justru dikuasai oleh masyarakat.

Rinci Bambang, perusahaan itu ada beberapa di wilayah Agam dan Pasaman barat. Dimana perusahaan mendapatkan izin HGU yah dalam perjanjiannya ada pembagian lahan kepada masyarakat sebanyak 20 persen. Namun dalam perjalanannya, HGU tadi akan jatuh tempo 10-15 tahun lagi. Namun masyarakat justru meminta bagi lahan tadi dipercepat. Sementara lahan kini masih dalam tahap peremajaan.

"Jadi rugilah perusahaan. Mereka sudah investasi mulai dari benih hingga proses peremajaan kemudian masyarakat justru minta pembagian lahan. Nah ini jadi salah satu penghambat peremajaan yang sudah 2 tahun lalu dikerjakan," katanya.

"Mudah-mudahan jalan keluarnya sama-sama menguntungkan baik ke pihak masyarakat dan juga perusahaan," tandasnya.