Bali, elaeis.co - Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) khawatir adanya persaingan antara kebutuhan energi dan pangan yang berbahan baku turunan kelapa sawit. Kekhawatiran ini akibat adanya kebijakan pemerintah yang meningkatkan B30 menjadi B35 atau B40 tahun 2023 mendatang.

"Sementara itu di satu sisi, kemungkinan produksi CPO stagnan pada tahun depan. Sebab sejak tahun 2018 pemerintah lakukan moratorium total sehingga tidak ada penambahan luas perkebunan kelapa sawit secara nasional," ujar Sekjen GAPKI, Eddy Martono kepada elaeis.co, beberapa waktu lalu di Bali.

Bukan hanya moratorium, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dikelola BPDPKS juga tidak berjalan maksimal atau tidak sesuai rencana. Selebihnya juga lantaran harga kebutuhan perawatan kebun juga tinggi. Salah satunya yakni pupuk.

"Sampai saat ini kan ada kritisi terkait pemupukan kebun kelapa sawit masyarakat. Dimana harga masih luar bisa tinggi," bebernya.

Kondisi ini kata Eddy harus dihindari agar tidak terjadi. Sehingga tidak pula terganggu khususnya di sektor kebutuhan minyak goreng yang memberikan dampak terhadap industri kelapa sawit di Indonesia

"Kondisi beberapa bulan lalu terkait minyak goreng jangan sampai terulang kembali," tandasnya.