Padang, elaeis.co - Ketua Gapki Sumbar, Bambang Wiguritno, ikut mengomentari isu perbudakan di perkebunan kelapa sawit. Sepengetahuannya, seluruh perusahaan yang tergabung dalam Gapki Sumbar tidak ada yang melakukan praktek seperti yang dirumorkan itu.

"Sepengetahuan saya tidak ada perkebunan kelapa sawit anggota Gapki di Sumbar yang terindikasi melakukan dugaan perbudakan modern seperti yang dituduhkan dalam sebuah video di media sosial tersebut. Sebab semuanya sudah bersertifikat ISPO atau dalam progress sertifikasi," terangnya kepada elaeis.co, Selasa (4/7).

Baca Juga : Ketum Gapki Bantah Ada Perbudakan: Salah Satu Upaya Menjatuhkan Citra Perkebunan Kelapa Sawit

Bahkan, lanjut Bambang, sejumlah perusahaan di Gapki Sumbar itu telah mendapatkan sertifikat RSPO, ISCC atau RFS. Dimana setiap perusahaan harus mengikuti regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah terkait ketenagakerjaan.

"Mengingat perkebunan kelapa sawit sangat banyak dan status kepemilikannya beragam, ada milik pribadi  yang luas lahannya ratusan hektar atau memiliki badan hukum seperti koperasi dan PT tidak dipungkiri ada praktik-praktik seperti disebutkan di medsos tersebut," paparnya.

Kendati demikian, menurut Bambang, tidak bisa digeneralisir semua perkebunan kelapa sawit melakukan hal tersebut. Seharusnya, kata Bambang, ada kontrol dari pemerintah lewat staf pengawas Ketenagakerjaan yang ada di setiap provinsi.

"Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti PT AMP Plantation malah sudah lebih maju dengan mendirikan rumah perlindungan pekerja, perempuan dan anak," singkatnya.