Pekanbaru, elaeis.co - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan bahwa pihaknya tidak menentang adanya pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun yang saat ini marak terjadi di wilayah sentra-sentra kelapa sawit Nusantara. Namun, jika pembangunan itu diperlukan.

Hal ini disampaikan Eddy saat memaparkan materi dalam acara Siexpo 2024 di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Menurutnya pemberian Izin pendirian PKS tanpa kebun itu harus melihat kondisi di lapangan. Jika lapangan tidak memerlukan maka seharusnya izin tersebut tidak dikeluarkan.

Baca juga: Lewat Lomba GAPKI Edukasi Petani Sawit

"Jika sudah ada PKS -PKS yang sudah bermitra di wilayah itu maka seharusnya tidak dikeluarkan izinnya," ujarnya.

Sebab, menurutnya perihal itu akan menganggu kemitraan yang ada. Seperti PKS brondolan, hadirnya PKS ini justru menyebabkan angka rendemen turun. Sebab tidak ada lagi brondolan yang diterima PKS konvensional. Padahal brondolan adalah perlindungan penetapan harga.

"Jadi saat ini kita serba susah," terangnya.

Baca juga: GAPKI Hadirkan Lomba Produktivitas Kebun, Aspek-PIR Dorong Petani Ikut Berpartisipasi

Kendati begitu, Eddy menekankan bahwa kelembagaan sangat perlu untuk diperhatikan dalam industri perkebunan kelapa sawit. Malah dewasa ini kelembagaan menjadi kelemahan di industri itu.

"Kelembagaan perlu kita kuatkan, kita butuh kelompok tani, koperasi selain adanya asosiasi petani kelapa sawit," paparnya.

Baca juga: Pemerintah Berencana BPDPKS Juga Urusi Kakao dan Kelapa, Gapki Bilang Gini

Kelembagaan itu lanjut Eddy, akan menciptakan kemitraan yang juga merupakan sarana untuk mengembangkan wilayah dengan baik. Sebab ekonomi petani terjaga dan akan lebih sejahtera.

"Banyak kemitraan yang bubar, ini perlu dibangun lagi, dimediasi. Sebab kemitraan itu penting," ungkapnya.