Medan, elaeis.co - Lelaki 50 tahun ini mulai sumringah setelah tahun ini, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Utara (Sumut), lebih moncer dibanding sebelumnya. 

Luasan PSR yang tadinya hanya 3000 hektar, sekarang sudah membengkak menjadi 14 ribu hektar. PSR itu tersebar di 12 kabupaten dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut. 

Kabupaten Langkat menjadi daerah paling luas menikmati PSR itu, mencapai 3.000 hektar. Ini berarti, ada Rp75 miliar duit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengalir ke Langkat. 

"Soalnya besaran dana hibah dari BPDPKS Rp25 juta untuk tiap hektar kebun yang akan diremajakan," cerita Gus Dalhari Harahap kepada elaeis.co, kemarin. 

Daerah lain yang ikut menikmati duit PSR itu kata Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) ini antara lain; Deli Serdang, Serdang Bedagai (Sergai), Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara (Labura), Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan (Labusel), Padang Lawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta) dan Mandailing Natal (Madina)   

Yang membikin Ketua Harian DPP Apkasindo ini semakin senang, 95 persen yang ikut PSR itu adalah petani swadaya, sisanya eks plasma. 

Tak mudah kata ayah tiga anak ini membikin capaian PSR sampai di angka 14 ribu hektar tadi. Selain petani banyak yang enggak percaya dengan adanya dana hibah, rumitnya persyarakat yang musti dipenuhi petani, menjadi kendala. 

Sebelumnya kata Gus, di satu kabupaten paling hanya 50-60 hektar yang diusulkan ikut PSR. "Alhamdulillah, sekarang lantaran persyaratannya gampang --- cukup menyiapkan legalitas lahan dan kelembagaan --- kepercayaan petani dengan program PSR ini meningkat," katanya. 

Hanya saja, di saat peserta PSR membludak, masalah baru muncul pula. Di beberapa daerah, ada yang beranggapan kalau program unggulan Presiden Jokowi ini adalah proyek. 

"Ini yang bikin pusing itu. terus di Labura ada pula oknum yang memaksakan supaya pada setiap pengajuan PSR, harus mengatasnamakan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) bikinannya. Sudahlah Gapoktan itu untuk pangan dan hortucultura, kalau enggak pakai Gapoktan itu, enggak boleh pula petani membuat pengajuan PSR," ujar Gus. 

Gus mengaku sempat protes dengan aturan main itu. "Saya tanya apa alasannya harus atas nama Gapoktan? Oknum itu bilang lantaran keterbatasan personil. Saat saya minta oknum itu membuat pernyataan tadi secara tertulis, enggak mau pula," rutuk Gus. 

Di Palas dan Paluta kata Gus ada pula oknum yang coba-coba mengatur kontraktor yang boleh dan tidak boleh mengerjakan PSR. "Macam-macamlah masalah yang ada," katanya.  

Meski begitu, Apkasindo Sumut kata Gus, tetap akan terus berusaha maksimal menyukseskan program PSR itu. "Ini sudah komitmen kami, mulai dari DPP hingga DPU. Ketum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung selalu memesankan itu dalam setiap rapat-rapat daring yang kami lakukan," katanya.