Feature 
Terkait Klaim Kawasan Hutan

Guru Besar IPB: Jangan Bikin Indonesia Terbalik

Guru Besar IPB: Jangan Bikin Indonesia Terbalik
Kota kecil bernama Sebabi di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur yang diklaim dalam kawasan hutan. foto: aziz

Jakarta, elaeis.co - Meski aturan main terbaru soal kawasan hutan sudah dibikin pemerintah pada November 2020 hingga Februari 2021, tapi persoalan klaim kawasan hutan sampai sekarang masih tetap memanas.  

Ini tak lepas dari klaim-klaim yang mengatakan sawit dalam kawasan hutan atau desa berada di dalam kawasan hutan. 

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Sudarsono Soedomo menyebut, istilah "Desa berada di dalam Kawasan Hutan" adalah konyol dan fatal. 

"Pikir dulu dalam-dalam terkait setiap istilah yang digunakan. Sebab memakai sebuah istilah, pasti ada maksud dan maknanya, ada pesan yang ingin disampaikan lewat istilah itu. Pertanyaan yang kemudian muncul, apa maksud dan maknanya dipakai istilah desa dalam kawasan hutan? Hanya orang idiot yang menggunakan istilah tanpa ada maksud dan maknanya," lelaki 64 tahun ini mengingatkan, saat berbincang dengan elaeis.co, kemarin. 

Lantas, apakah desa dan kawasan hutan kata lelaki kelahiran Banyuwangi Jawa Timur ini, musti terpisah lantaran keduanya tidak kompatibel? 

"Baiklah kalau ini maunya, tapi ingat, Indonesia itu terdiri dari provinsi, terdiri dari kabupaten dan kota, terdiri dari kecamatan dan terdiri dari desa dan kelurahan. Kalau kawasan hutan tidak kompatibel dengan desa, silahkan kawasan hutan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia," pintanya. 

Bahkan dalam sebuah meeting dengan beberapa profesor di IPB kata Sudarsono, dia tegas-tegasan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memakai isitilah dan data idiot semacam itu (desa di dalam kawasan hutan). 

"Yang benar itu, kawasan hutan di dalam wilayah desa anu, wilayah kecamatan anu, kabupaten anu, dan seterusnya. Jangan dibolak-balik, kecuali memang ingin Indonesia terbalik," ujarnya.

Pada 2019, KLHK dan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa ada sekitar 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan itu. 

Istilah desa berada di dalam kawasan hutan inilah yang membikin Sudarsono protes. 

Terkait sawit yang diklaim dalam kawasan hutan pun lelaki ini sempat protes panjang dan mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya mensabotase program Presiden Jokowi. 

Alasannya, klaim kawasan hutan serampangan lantaran penataan batas kawasan hutan dilakukan sepihak. Dampaknya, porsi kawasan hutan dan lahan penghidupan rakyat menjadi jomplang.

"Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 sudah berumur lebih dari 20 tahun. Tapi penataan kawasan hutan justru makin berantakan. Anda bisa lihat sendiri, berapa ribu desa yang terjebak dalam klaim kawasan hutan, termasuk sejumlah kota dan jutaan hektar lahan kehidupan masyarakat yang bahkan sudah turun temurun mereka ada di sana," kata Sudarsono seperti dilansir gatra.com

Padahal kata Sudarsono, Undang-Undang jelas menyebutkan bahwa kawasan hutan yang diklaim musti segera ditatabatas untuk memisahkan antara hak rakyat dan yang akan diambil Negara.

"Tapi otoritas kehutanan tidak mengindahkan itu. Kalau sudah diklaim, mau ada hak orang di sana, mereka tidak perduli. Bagi mereka klaim itu menjadi sesuatu yang sakral, tak boleh diprotes. Di sisi lain, presiden sudah pontang-panting membikin program supaya rakyatnya segera maju, makmur, sesuai misi UUD '45. Gimana mau maju kalau klaim kawasan hutannya begitu, penyelesaian sangat lamban. Dari data dan fakta lapangan itulah makanya saya bilang, kesan sabotase itu ada," tegas Sudarsono.

Yang paling miris kata Sudarsono, saat presiden gencar-gencarnya membikin program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), KLHK juga tak serius menjalankan program itu.

Buktinya, sebahagian besar klaim capaian TORA, ternyata areal plasma (lahan transmigrasi mitra perusahaan) yang lepasnya lantaran terikut dengan perijinan korporasi, bukan langsung dilepas oleh Otoritas Kehutanan ke petani.

"Target TORA 2015-2019 4,1 juta hektar, tapi yang tercapai hanya 204.565 hektar. Berarti cuma 5% toh?" katanya.

Sudarsono juga mengkritisi soal rakyat disuruh menjalankan program perhutanan sosial. 

"Tolong tunjukkan satu saja kepada saya dimana rakyat yang sudah sejahtera dari hutan? Kalau memang rakyat tak bisa sejahtera dari hutan, jangan mereka dipaksa, tapi beri kebebasan kepada mereka untuk memilih mana komoditi yang bisa mensejahterakan mereka, sebab mereka lah yang paling tahu tentang itu," ujarnya.

Soal peruntukan yang jomplang tadi, Sudarsono kemudian membandingkan antara lahan sawah yang hanya 7,4 juta hektar, sementara kawasan hutan produksi malah mencapai 68 juta hektar.

"Penduduk Negara ini lebih dari 270 juta, tapi sawahnya cuma segitu, ya impor beras teruslah, apa kita bisa makan kayu?" sindirnya.

Sudarsono pun memastikan bahwa tidak boleh ada kawasan hutan yang boleh dilepas. Sebab menurut dia, kawasan hutan adalah kawasan hutan yang dipertahankan menjadi hutan tetap. "Lagi-lagi saya bilang, itu kata Undang-Undang, bukan kata saya," tegasnya.

Tapi kehutanan kata Sudarsono, malah membikin kawasan hutan produksi hingga 68 juta hektar dan kawasan hutan itu, meski masih bertutupan hutan lebat, bisa dilepas.

"Ini kan ngawur-ngawuran saja, nanti korporasi minta, duit mengalir, nyari duit mbok jangan kayak begitulah, jangan sesuka hati nabrak undang-undang. Kalau rakyat yang nabrak undang-undang langsung dikejar, ini enggak adil namanya," rutuk Sudarsono.

Mestinya kata Sudarsono, kehutanan itu berpikir dan bekerja, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk Indonesia.

Kebijakan dan keputusan yang dibikin itu harus se-Visi dengan presiden, demi Negara untuk mensejahterakan rakyat.

"Tapi yang ada, sudahlah menabrak undang-undang, kehutanan juga tidak bisa memberikan apa apa. Anda bisa bayangkan, dengan menguasai begitu banyak lahan, PDRB yang dihasilkan berapa coba? Di Kaltim misalnya, kawasan hutan 68%. Coba cek, berapa kontribusi kehutanan terhadap PDRB Kaltim? Saya jamin kurang dari 2%, malah bisa jadi kurang dari 1%," katanya.


 

Editor: Abdul Aziz