Pasir Pangaraiaan, elaeis.co - Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau, bersama 160 daerah di 21 provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI)  menggelar Musyawarah Nasional (Munas) I AKPSI di Jakarta, Sabtu (16/7). Kegiatan itu secara resmi dibuka oleh Mendagri Tito Karnavian.

Tito dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan tata kelola perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.

Dalam perspektif ini, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 525/5133/SJ tanggal 20 September 2021 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai pedoman daerah mengimplementasikan inpres tersebut.

"Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan data dan kapasitas kapabilitas pekebun, melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, menerapkan tata kelola perkebunan, dan penanganan sengketa, serta dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan kelapa sawit," kata Tito.

Dia berharap, AKPSI dan Apdesi dapat berperan aktif mendorong anggotanya yang tersebar pada 74.962 desa di seluruh Indonesia untuk membangun sinergitas sebagai upaya kepaduan strategis antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Sehingga akan tercipta tata kelola pemerintahan yang mampu melahirkan administrasi pelayanan publik yang cepat, efisien, serta mendukung investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia.

Bupati Rohul, Sukiman, hadir didampingi Kadis Nakbun Rohul Ch Agung Nugroho STP, Kepala BPKAD Rohul Elbizri SSTP, Plt Kepala Bapenda Rohul dan Plt Kadis DPMPD Rohul Prasetyo, serta pengurus Apdesi Rohul.

Keikutsertaan Pemkab Rohul dalam Munas I AKPSI adalah bentuk komitmen dan dukungan dalam mengawal tata kelola dan mengawasi stabilitas harga sawit serta orientasi pengembangan kapasitas pemerintah desa untuk pembangunan desa berkelanjutan.

Sukiman berharap dengan mengikuti munas I AKPSI dan orientasi pengembangan kapasitas pemerintah desa untuk pembangunan desa berkelanjutan bisa menjadi representasi dalam memperjuangkan harapan para petani sawit khususnya petani di Rohul terkait stabilisasi harga TBS kelapa sawit.

"AKPSI ini adalah mitra strategis pemerintah dan stakeholder perkebunan sawit dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit, khususnya pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat di area perkebunan sawit dalam membangun, menata dan mengawasi tata kelola sawit," kata Sukiman, dalam keterangan tertulis yang diterima elaeis.co, Minggu (17/7).

Sukiman menjelaskan, di munas I AKPSI tersebut muncul masukan dan pembaruan terkait regulasi mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit bagi kabupaten penghasil. 

"Nantinya dipakai untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan desa. Mudah-mudahan dapat dengan berjalan dengan baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Negeri Seribu Suluk," pungkasnya.