Jakarta, elaeis.co - Persolan minyak goreng dan sawit menjadi sorotan di sepanjang tahun 2022 ini. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah juga kerap menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait Domestic Market Obligation (DMO) yang saat ini masih diberlakukan. 

Hal ini juga disoroti oleh Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNl), Sahat Sinaga. Menurutnya, kebijakan DMO tidak perlu diberlakukan lagi karena dinilai mengganggu kinerja ekspor minyak sawit (CPO). 

"Kita sepakat profil bisnis Indonesia itu, hanya 35 persen pasar domestik, dan 65 persen pasar ekspor. Jadi kalau terganggu pasokan ekspor, selesai. Kalau gak ada ekspor, ya tutup semaunya. Makanya ekspor itu no barrier," ungkap Sahat dalam Diskusi Virtual: Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Goreng Bagi Petani Swadaya yang dilihat elaeis.co, belum lama ini.

"DMO itu berhasil untuk batu bara, karena pemainnya banyak dan playernya cuma PLN, gampang kontrolnya," kata dia. 

Menurutnya, pemerintah tidak perlu mengganggu pasar ekspor CPO dengan kebijakan DMO untuk menstabilkan harga minyak goreng, yang memang pengaruhnya sangat besar terhadap Indonesia. Terutama para petani yang terdampak karena harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mereka menjadi rendah. 

"Jangan lupa kita tahun 98 sudah pernah menjalankan DMO dan hasilnya amburadul, sama dengan yang sekarang. Jadi ekspor itu harus lancar," katanya. 

Dia mengatakan, untuk menurunkan harga minyak goreng, yang perlu dilakukan saat ini adalah dengan memberikan subsidi. Caranya, kata dia, yakni dengan melibatkan Bulog dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

"Pak Jokowi selalu bilang, masyarakat itu harus mendapatkan harga yang affordable achievable. Untuk affordable price itu, saya sepakat dengan Pak Joko (Ketua GAPKI), yakni subsidi. Kalau BLT jelas susah, karena data kita belum lengkap. Administrasi kita masih jauh," katanya. 

'Untuk itu serahkan ke pemerintah, ada Bulog ada RNI. mereka ngapain gak ditugasin. Padahal minyak goreng curah itu atau minyak goreng rakyat, masuk dalam 11 komoditi strategis Indonesia," tambahnya.  

Dengan hal ini, menurut Sahat, para petani sawit tidak akan terdampak. Karena produsen akan tetap mengikuti harga pasar. Sedangkan uang mendapatkan subsidi adalah distributor, yang dalam hal ini dilakukan oleh Bulog dan RNI. 

"Tidak usah diributkan kepada produsen. Produsen menjual dengan harga mekanisme biasa, sehingga petani tidak akan bermasalah. Subsidinya diberikan kepada distributor, yaitu Bulog dan RNI," ujar Sahat. 

"Jadi distorsi harga itu akan bisa diatasi kalau jalur distribusi itu ditangani oleh pemerintah. Dan saya yakin itu bisa," pungkasnya.