Jakarta, elaeis.co - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui pemerintah kebablasan membiarkan harga minyak goreng (migor) tinggi. 

Pasalnya, selama ini harga minyak goreng bergantung pada harga crude palm oil (CPO) internasional. Kenaikan harga CPO yang membikin petani sawit bergairah, namun membikin kaum emak-emak gerah.

"Saya akui pemerintah kebablasan soal itu. Selama ini adem ayem saja. Pemerintah akan mengambil keputusan sekarang menurunkan harga minyak goreng," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag, Oke Nurwan dalam diskusi Indef bertajuk Minyak Goreng Naik, Subsidi atau DMO-DPO pada Kamis (3/2) lalu. 

Oke mengatakan, upaya pemerintah saat ini adalah melepas harga CPO internasional untuk minyak goreng dengan cara mulai menyediakan minyak goreng kemasan sederhana, menetapkan minyak goreng satu harga Rp11.500 per liter hingga menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah tidak bisa menunggu jika harus membenahi dari hulu dulu baru ke hilir ataupun temuan mengenai dugaan kartel di industri minyak goreng.

"Ibu-ibu tidak bisa menunggu. Harapan ibu-ibu berangkat terus dapat minyak goreng. Kita juga meminta kepada para petani sawit tak khawatir dengan berbagai kebijakan stabilisasi minyak goreng yang dibikin pemerintah. Sebab hal itu tidak akan mengganggu petani. Saya optimis kebijakan DMO DPO akan berjalan baik," pungkasnya.