https://www.elaeis.co

Berita / Sumatera /

Harga TBS Sawit di Daerah ini Paling Rendah di Sumatera

Harga TBS Sawit di Daerah ini Paling Rendah di Sumatera

TBS sawit dibongkar dari truk sebelum diolah di pabrik kelapa sawit. Foto: Ist.


Bengkulu, elaeis.co - Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Bengkulu menjadi yang terendah di Pulau Sumatera. Hal tersebut mempengaruhi penerimaan negara di daerah itu.

Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu-Lampung, Wuwu Romdonuwu mengatakan, harga TBS kelapa sawit tertinggi di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) di Bengkulu hanya Rp 1.880/kg.

Sedangkan di sentra sawit lainnya seperti Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Selatan, harga TBS sudah di atas Rp 2.000/kg. Bahkan ada yang sudah menyentuh Rp 2.500/kg.

"Rendahnya harga TBS berdampak terhadap penerimaan pajak. Penerimaan negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor perkebunan kelapa sawit di Bengkulu baru mencapai sekitar 30 persen dari total penerimaan PPN sebesar Rp 800,3 miliar," katanya, kemarin.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Sujono, meminta pemda bersikap tegas kepada semua PKS terutama yang tidak mematuhi harga TBS yang ditetapkan pemerintah. Pemda juga diminta memaksa PKS bergabung di Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) agar tidak menentukan harga TBS sendiri-sendiri.

"Salah satu faktor rendahnya harga TBS adalah tidak taatnya PKS. Makanya perlu ada ketegasan dari para bupati selaku pemilik wilayah," tegasnya.

"Dari puluhan PKS di Bengkulu, selama ini hanya invoice 3 perusahaan yang dipakai sebagai patokan penetapan harga TBS pekebun bermitra setiap dua minggu sekali. Kalau tak ikut organisasi, PKS lain tak merasa terikat dan menetapkan harga beli sendiri," tambahnya.

Menurutnya, ketegasan Bupati Bengkulu Utara memperjuangkan aspirasi petani sawit dengan menetapkan harga TBS patut dicontoh kepala daerah lain.

"Jika tidak ada campur tangan kepala daerah, harga TBS akan tetap rendah," ucapnya.

"Soal kualitas buah, itu memang relatif. Tapi harga perlu intervensi dan setiap PKS yang tidak patuh harus dievaluasi keberadaannya. Kami dari pihak legislatif mendukung kalau kelapa daerah melakukan seperti itu," tambahnya.
 

Komentar Via Facebook :