https://www.elaeis.co

Berita / Nusantara /

Harga TBS Terus Melorot, Petani Minta Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO

Harga TBS Terus Melorot, Petani Minta Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO

Ketua DPD Apkasindo Kutai Kartanegara (Kukar), Daru Widiyatmoko. (Istimewa/Elaeis)


Kukar, elaeis.co - Hingga saat ini penurunan harga tandan buah segar (TBS) masih terus terjadi hampir di seluruh Nusantara. Seperti di kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).

Ketua DPD Apkasindo Kutai Kartanegara (Kukar), Daru Widiyatmoko kepada elaeis.co menceritakan kondisi saat ini harga TBS di Kukar sudah berada di angka Rp1.900/kg-Rp2700/kg. Padahal terakhir libur momen lebaran masih bertengger hingga Rp3.300/kg.

"Sedih petani saat ini. Berharap habis lebaran harga naik malah justru anjlok," tuturnya, Senin (9/5).

Menurut Daru, ini adalah dampak dari larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng yang diumumkan  presiden beberapa waktu lalu. Sementara pemerintah sendiri justru dinilai tidak tegas dalam menjaga kebijakan itu.

Sebab menurut Daru, meski bukan khusus mengarah pada CPO, kebijakan itu malah dimanfaatkan oleh pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menurunkan harga beli TBS petani.

"Harusnya kebijakan ini dijelaskan secara masif hingga ke pihak perusahaan. Sebab saat ini justru surat edaran baik itu dari Dirjenbun, Gubernur, hingga Bupati malah tidak diindahkan oleh PKS. Bahkan juga tidak nampak ada sanksinya," paparnya.

Jika seperti itu, lanjut Daru pemerintah harus segera mencabut larangan itu. Sebab sudah menyengsarakan masyarakat.

"Kita minta pemerintah segera mencabut larangan ekspor itu. Karena hanya menguntungkan pihak pengusaha saja sedangkan petani hingga lini buruh sengsara," pintanya.

Penurunan itu kata Daru juga dipengaruhi stok CPO yang melimpah di dalam PKS. Karena larangan tadi, PKS tidak bisa menjual stok CPO yang ada. Akhirnya mereka memperkecil kuota hingga menurunkan harga TBS. Bahkan ada yang menolak kuota," katanya 

Di Kukar sendiri PKS sudah mulai beroperasi sejak 5 Mei 2022 kemarin. Sejak PKS beroperasi, sejak itu pula petani mulai memanen kebun kelapa sawitnya meski harga hasil kebunnya tidak seberapa.

"Kondisi ini terjadi se-Indonesia. Artinya petani menunggu pemerintah mencabut larangan tersebut," tandasnya.

Komentar Via Facebook :