Kaltim, elaeis.co - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor meminta agar perusahaan kelapa sawit wajib menyalurkan CSR. Terutama untuk membantu pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.

Pemprov Kaltim menargetkan 1500 unit rumah layak huni terbangun di provinsi yang ditunjuk menjadi Ibu kota Negara Nusantara (IKN) tersebut. Tentu tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat hingga mentas dari kemiskinan.

Namun menurut Ketua DPD APKASINDO Kutai Kartanegara (Kukar), Daru Widiyatmoko, hal itu tidak tepat rasanya jika CSR perusahaan kelapa sawit justru digunakan untuk pembangunan rumah layak huni. Sebab dari kacamatanya rumah layak huni itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

"Sebaiknya CSR dari perusahaan kelapa sawit kembali kepada petani kelapa sawit. Misalnya direalisasikan dalam bentuk pupuk subsidi yang saat ini justru sulit di dapatkan oleh petani," terangnya kepada elaeis.co Sabtu (15/10).

"Rumah layak huni adalah tanggung jawab pemerintah daerah," imbuhnya.

Dengan realisasi CSR dalam bentuk pupuk subsidi maka akan lebih membantu petani kelapa sawit. Bahkan pemberdayaan petani sawit khususnya petani swadaya akan lebih optimal.

"Selain pupuk bisa juga disalurkan dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan," tuturnya.

Sebab, kata Daru, hingga kini belum ada realisasi CSR yang justru dinikmati khusus oleh petani kelapa sawit. Namun ia juga tidak dapat merinci apakah ada CSR untuk masyarakat lainnya.

"Untuk petani sawit belum ada. Kalau untuk yang lain kita juga tidak tahu," jelasnya.

Untuk itu pihaknya meminta bahkan mendesak agar perusahaan kelapa sawit ikut memperhatikan petani kelapa sawit yang juga sebagai penyuplai TBS untuk operasional pabrik kelapa sawit.