Bengkulu, elaeis.co - Penolakan perpanjangan HGU PT Bima Raya Sawitindo (BRS) oleh warga dari 11 Desa di Kecamatan Air Napal dan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara sejati sah-sah saja. 

Pasalnya, selain selama ini tidak berkontribusi kepada masyarakat tempatan, korporasi itu juga enggan memberesi izin Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis limitnya tahun 2018 lalu.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, Ir Ricky Gunarwan.

Ricky menjelaskan, sebetulnya perusahaan perkebunan kelapa sawit ini mengantongi HGU untuk mengelola lahan seluas 3 ribu hektare. Namun, pada akhirnya yang bisa digarap korporasi ini hanya sekitar 700 hektare. 

"HGU itu telah habis pada 2018 lalu. Perpanjangannya masih berproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena itu kewenangan BPN," ujar Ricky saat berbincang dengan elaeis.co, Selasa (7/6).

Ricky juga mengaku, selama ini PT BRS tidak melakukan kewajiban membikinkan kebun plasma 20 persen dari lahan yang dikelola. 

Namun, dari informasi yang dia dapat, pada saat pengurusan perpanjangan HGU di BPN, perusahaan telah bersedia melepaskan 100 hektare lebih atau 20 persen dari luas HGU yang dikelola untuk dijadikan plasma.

"Soal itu, sepenuhnya kewenangan BPN. Tapi pada dasarnya, HGU perusahaan itu bisa diperpanjang ketika masih melakukan aktivitasnya," ujarnya.

Ricky menambahkan, Bupati Bengkulu Utara juga telah memberikan rekomendasi perpanjangan HGU seluas 700 hektare. Artinya tidak semua HGU korporasi itu diperpanjang. Sedangkan sisa dari 3 ribu hektare itu dikembalikan kepada negara.

"Lahan digarap saja yang diperpanjang HGU-nya, selebihnya dikembalikan kepada negara. Nanti pemerintah yang melakukan kebijakan melalui program reforma agraria," pungkas Ricky.