Jakarta, elaeis.co - Pandemi Covid-19 dan lonjakan inflasi sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina menyebabkan terjadinya krisis pangan. Semua sektor diminta mengambil peran untuk mengantisipasi ancaman itu.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk menyusun strategi dan mengambil peran dalam menghadapi krisis pangan.

Untuk itu Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar segera mengambil langkah dalam rangka mengatasi krisis pangan. Instruksi itu dilontarkan dalam rapat pimpinan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 4, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Diantara upaya yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN adalah mengevaluasi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, dan komoditas lainnya, serta mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kita ketahui bersama kondisi ekonomi global tahun 2023 akan tidak baik-baik saja. Lalu apa yang harus disiapkan? Kita harus menyediakan lahan-lahan untuk pertanian," jelasnya melalui keterangan resmi Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kamis (13/10).

"Inventarisir HGU yang sudah selesai, dan tanah-tanah telantar kita berdayakan ke masyarakat untuk ditanami,” tambahnya.

Rapat pimpinan itu dihadiri secara luring oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dalam rapat ini, para pejabat Kementerian ATR/BPN melaporkan capaian maupun kendala program-program Kementerian ATR/BPN seperti PTSL dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Selain LSD yang penting untuk mengatasi krisis pangan, PTSL adalah program penting untuk Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, dalam sisa waktu yang ada, Hadi menginstruksikan untuk menyusun strategi bagi percepatan pelaksanaan PTSL agar prosesnya bisa lebih cepat dan selesai sampai dengan akhir tahun.

“Program PTSL adalah tugas dari Bapak Presiden. Untuk itu saya mohon bantuannya, seluruh jajaran bekerja keras untuk PTSL. Seluruh target tahun 2022 harus segera diselesaikan,” imbuhnya.