Jakarta, elaeis.co – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Ditjenbun Kementan) akan mengoptimalkan penyaluran dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO BPDPKS, Ahmad Munir menyatakan, penyaluran dana BPDPKS untuk PSR serta Sarana dan Prasarana (sarpras) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas yang pada ujungnya meningkatkan kesejahteraan pekebun.

“Kita tidak sekedar menunggu, tetapi terus berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan untuk mengoptimalkan penyaluran dana,” katanya lewat pernyataan resmi, kemarin.

Selain Ditjenbun, upaya percepatan PSR oleh BPDPKS dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti dinas terkait di provinsi serta kabupaten/kota yang menangani sektor perkebunan. "Ini dalam hal koordinasi dan sinkronisasi pendataan usulan peremajaan," jelasnya.

Menurutnya, sejumlah upaya untuk percepatan PSR yakni melakukan focus group discussion (FGD) bersama Ditjenbun, GAPKI, BPKHTL, ATR/BPN dengan tema percepatan pengajuan pengusulan PSR jalur kemitraan, serta sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan dokumen ke aplikasi PSR online.

Lalu melakukan percepatan kegiatan perjanjian kerjasama tiga pihak yaitu lembaga pekebun, bank mitra, dan BPDPKS, serta percepatan penyaluran dana PSR setelah rekomendasi teknis (rekomtek) Ditjenbun diterima BPDPKS.

“BPDPKS hanya akan menyalurkan dana PSR dan sarpras kalau ada rekomtek dari Ditjenbun,” tegasnya.

Sementara itu Pejabat Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan, Susanto menyatakan, sampai 31 Mei 2023 realisasi PSR untuk rekomtek 291.960 ha, transfer dana Rp 7,49 triliun, tumbang chiping 221.415 ha (75 persen), dan selesai tanam 205.456 ha (73 persen).

“Untuk memberikan pendapatan selama TBM (tanaman belum menghasilkan), maka ada program tumpang sari pada masa TBM 1 dan TBM 2,” katanya.

Terkait pendanaan tanaman sela untuk program tumpang sari selama masa TBM, menurut Susanto, pihaknya bekerjasama dengan Direktorat Serealia, Ditjen Tanaman Pangan.

"Apabila ada penerima dana PSR yang akan menanam jagung, maka bisa masuk dalam program perluasan lahan dan didanai dengan APBN Direktorat Seralia. Sedang untuk pendanaan BPDPKS masih perlu payung hukum dengan dana terpisah dari dana PSR Rp30 juta/ha," paparnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R Azis Hidayat menyatakan, untuk akselerasi PSR jalur kemitraan, pada 15 Mei 2023 sudah ditandatangani pakta integritas oleh 21 perusahaan perkebunan dengan diketahui oleh Dirjenbun, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, dan Ketua Bidang Perkebunan GAPKI.

Isinya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit mendukung dan berkomiten untuk menyukseskan program PSR melalui pencapaian target seluas 100.000 ha.

Mantan Dirjen Perkebunan Gamal Nasir menyatakan saat ini produktivitas kebun kelapa sawit rakyat masih rendah yaitu 3 ton CPO/ha/tahun sedang perusahaan 6 ton CPO/ha/tahun. Padahal potensi benih yang ada bisa mencapai 9-12 ton CPO/ha.

“Berarti masih ada ruang untuk peningkatan produktivitas tanpa perlu perluasan lahan, yakni dengan intensifikasi secara seefisien mungkin sehingga biaya produksi tetap terjaga,” ujarnya.