Bengkulu elaeis.co - Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bengkulu, Bando Amin meminta kepada pemerintah agar dapat menjamin harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani yang mengikuti program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Hal tersebut dinilai selain mendorong petani agar ikut PSR, juga bisa mensejahterakan petani.

"Program PSR ini sangat baik bagi petani yang memiliki kebun sawit tidak produktif lagi agar hasilnya lebih menjanjikan," kata Bando kepada elaeis.co, kemarin.

Namun, lanjutnya, petani memerlukan kepastian harga TBS dari PKS. Karena bagaimanapun kebun kelapa sawit yang dihasilkan dari PSR, pasti dari bibit kelapa sawit yang unggul dan bersertifikat.

"Makanya kita minta kepada pemerintah agar menjamin harga TBS petani PSR. Jangan pula harga sawit petani PSR sama dengan petani lain yang tidak ikut PSR," ujarnya.

Sebab, lanjutnya, dari sisi produksi kebun petani PSR lebih berkualitas. Bahkan, jika dihitung-hitung di awal panen saja, rata-rata kebun hasil PSR bisa menghasilkan 2,5 ton TBS per dua hektare dalam satu bulan.

Jumlah itu menurutnya cukup baik untuk tanaman yang baru mulai berproduksi. "Jadi secara produksi kebun sawit yang ikut PSR pasti lebih banyak menghasilkan buah ketimbang yang tidak PSR, karena bibit yang digunakan adalah varietas unggul," tutur Bando.

Namun yang terjadi di lapangan selama ini, petani terpaksa menjual TBS ke tengkulak. Tidak langsung ke pabrik. Sehingga harga yang diterima petani yang ikut PSR sangat rendah.
 
"Harga di tengkulak untuk yang kualitasnya bagus saat ini hanya sekitar Rp1.300-1.500/kg. Padahal buah yang dihasilkan sangat bagus dibandingkan buah yang tidak ikut program PSR," ujarnya.

Karena itu pemerintah harus bisa menjamin harga TBS petani PSR demi mendorong berjalannya program tersebut. "Kalau pemerintah pengen petani ikut PSR, beri jaminan harga, pasti mereka mau ikut PSR," ujarnya.