Momentum Menata Ulang

Lebih lanjut menurut Kuntoro, jika ingin menjadikan kelapa sebagai tumpuan ekspor sekaligus penopang ekonomi pedesaan, maka langkah-langkah transformasi mendasar tak bisa ditunda.

Potensi kelapa yang begitu besar akan sia-sia bila tidak diimbangi dengan pembaruan strategi dari hulu ke hilir. Ini bukan sekadar persoalan pertanian, melainkan soal ketahanan ekonomi masyarakat desa yang menggantungkan hidup pada komoditas ini.

Oleh karena itu, Kuntoro menegaskan empat langkah yang harus diambil dalam menata ulang industri kelapa di Indonesia kedepan. 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggencarkan program peremajaan kebun kelapa. Di banyak daerah, petani masih mengandalkan pohon-pohon tua yang sudah melewati masa produktif optimal. 

"Tanpa pembaruan tanaman, produktivitas akan terus menurun dari tahun ke tahun. Pemerintah perlu memperluas distribusi varietas unggul, baik kelapa dalam maupun kelapa genjah, serta memberikan pendampingan teknis yang menyasar langsung ke kelompok tani," jelasnya. 

Langkah kedua adalah menjadikan hilirisasi sebagai prioritas pembangunan perkebunan kelapa. Menjual kelapa dalam bentuk mentah tidak lagi cukup. Nilai tambah baru muncul ketika kelapa diolah menjadi produk seperti santan UHT, virgin coconut oil (VCO), gula kelapa kristal, tepung kelapa, dan sabun alami berbasis minyak kelapa. 

"Produk-produk ini bukan hanya meningkatkan pendapatan, tapi juga membuka lapangan kerja lokal. Sayangnya, infrastruktur pengolahan di daerah sentra kelapa masih minim. Perlu insentif investasi, pelatihan tenaga kerja, dan pendirian unit-unit pengolahan skala desa atau kecamatan," jelasnya. 

Ketiga, reformulasi kebijakan tata niaga sangat diperlukan agar harga di tingkat petani lebih stabil dan adil. Pemerintah perlu menetapkan harga acuan kelapa yang realistis, menjamin akses pasar yang terbuka bagi petani, serta menyediakan perlindungan dari gejolak harga akibat fluktuasi global. 

Kebijakan ekspor juga harus bersifat adaptif, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antara kepentingan pasar luar negeri dan kebutuhan domestik.
Keempat, penguatan kelembagaan petani menjadi fondasi penting yang tak boleh diabaikan. Koperasi kelapa harus lebih dari sekadar wadah administratif.

"Koperasi harus menjadi motor penggerak peningkatan posisi tawar petani. Koperasi yang sehat dapat menjembatani kemitraan dengan industri, mengakses pembiayaan murah, hingga menjalankan sistem distribusi sendiri," kata dia.

Sementara itu, Kepala BRMP Tanaman Palma menyoroti pentingnya penguatan sistem perbenihan nasional. BRMP hingga saat ini telah mengembangkan 58 varietas unggul, termasuk varietas lokal dari Sulawesi Utara. 

Kerja sama dengan sektor industri seperti PT Cargill, PT Sasa Inti, dan IFC menjadi langkah konkret untuk memperluas distribusi benih serta memperkuat pendampingan kepada petani.

Ketua APEKSU, dalam paparannya juga mengungkapkan kondisi riil di lapangan bahwa harga kelapa di tingkat petani masih berada pada kisaran Rp 7.000 per butir dan belum memberikan insentif ekonomi yang layak. 

"Tantangan lain yang dihadapi mencakup minimnya tenaga panjat kelapa, terbatasnya akses bibit unggul, dan belum tersedianya kebun induk di tingkat kabupaten/kota," jelasnya. 

Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara menjelaskan, provinsi ini merupakan penghasil kelapa terbesar kedua di Indonesia, dengan luas lahan mencapai 264.677 hektare. Nilai ekspor produk turunan kelapa dari provinsi ini pada tahun 2024 tercatat lebih dari Rp2,5 triliun.

Karena itu pemerintah daerah telah menggulirkan sejumlah program seperti peremajaan kebun, bantuan unit pengolahan hasil (UPH), promosi minyak kelapa lokal, serta pelatihan teknis bagi petani dan pelaku usaha.