Jakarta, elaeis.co - Subsektor perkebunan, terutama dari komoditas kelapa sawit, telah menjadi kontributor utama dari sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Industri kelapa sawit terbukti mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang tinggi, membangun kemajuan pedesaan, hingga mengurangi tingkat kemiskinan yang cukup signifikan.

Saat ini Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar di dunia yang menyumbang 54% market share. Ekspor produk industri kelapa sawit Indonesia mampu menjangkau lebih dari 125 negara untuk keperluan pangan, energi dan aneka industri hilir lainnya.

“Potensi ekspor yang tinggi ini perlu untuk terus kita dorong sejalan dengan masih adanya peningkatan harga komoditas kelapa sawit yang masih tinggi untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui keterangan resminya, Rabu (24/8).

Saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara Borneo Forum ke-5 Tahun 2022 dengan tema “Menuju Industri Sawit Borneo Lebih Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dia menyebutkan bahwa pemerintah terus mengembangkan industri hilir kelapa sawit untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.

"Pengembangan tidak hanya terkonsentrasi pada bahan baku, namun juga hingga ke hilir bahkan sampai produk akhir," tukasnya.

Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan berbagai kerangka kebijakan komprehensif dan mendorong kerja sama multipihak agar sektor kelapa sawit mampu berkembang dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya bagi lingkungan.

Penetapan kerangka kebijakan tersebut mulai dari Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024, hingga Program Strategis Nasional tentang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit yang besar juga perlu untuk terus diiringi dengan sustainability atau keberlanjutannya bagi lingkungan dan masyarakat luas agar sejalan dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

"Saya juga meminta pemda agar terus mengawal keberlanjutan investasi industri kelapa sawit sekaligus memberikan kepastian hukum berusaha, mendorong pelaksanaan program PSR, menjaga kemitraan antara perkebunan sawit rakyat dengan perkebunan besar, memfasilitasi penyelesaian masalah yang terkait dengan industri kelapa sawit, serta mempromosikan industri sawit di daerahnya agar semakin berkontribusi bagi pembangunan daerah," tambahnya.