Jakarta, elaeis.co - Plt Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Ruanda Agung Sugardiman menyebut kalau kebun kelapa sawit yang terindikasi berada di dalam kawasan hutan mencapai 3.372.615 hektar. 

Dari luasan itu, 761.651 hektar katanya sudah dalam proses pelepasan. "Seluas 550.894 hektar di Kalimantan Tengah (Kalteng), 6.341 hektar di Sumatera Selatan (Sumsel), 15.063 hektar di Sumatera Utara (Sumut) dan 71.641 hektar di Riau," rinci Ruanda dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI yang ditayangkan secara langsung melalui kanal youtube Komisi IV DPR, sebelas hari lalu. 

Baca juga: Anggota Komisi IV DPR Ini 'Telanjangi' KLHK

Ada juga kata Ruanda yang sudah mendapatkan SK pelepasan. seperti di Sumsel 404 hektar dan di Riau 2.714 hektar. 

Sisanya, Riau menjadi daerah paling banyak sawit berada dalam klaim kawasan hutan tanpa proses permohonan pelepasan; 1.352.265 hektar, disusul oleh Sumut 285.947 hektar, Kalteng 258.627 hektar dan Sumsel 203.699 hektar.  

Hanya saja Ruanda tidak menjelaskan berapa luasan kebun kelapa sawit milik petani yang diklaim dalam kawasan hutan dan tak ada pula penjelasan berapa kawasan hutan yang sudah dikukuhkan dan yang belum meski salah seorang anggota komisi menyebut bahwa kawasan hutan yang belum dikukuhkan itu mencapai 37 juta hektar.

Sementara versi Ruanda, saat ini luas daratan Indonesia mencapai 191.357.868  hektar dan 62,97% atau 120 juta hektar adalah kawasan hutan. 
          
Dan pernyataan Ruanda soal klaim sawit dalam kawasan hutan tadi bertolak belakang dengan apa yang dituduhkan oleh Ketua Komisi IV DPR, Sudin pada RDP sebelumnya. 

Di RDP yang juga ditayangkan langsung di kanal youtube Komisi IV DPR itu, Sudin menyebut," Di Kalteng saja sudah diakui oleh Gakkum maupun Dirjen Planologi bahwa ada 3 juta lebih, tanpa pelepasan," katanya. 

"Bahkan saya sama Dirjen Gakkum meninjau langsung beberapa perusahaan, termasuk perusahaan asing milik Malaysia, tidak ada izin, tidak ada pelepasan, tetapi ada pabrik. Diam saja. LHK semua diam," tambahnya. 

"Jujur saya sudah malas sekali mau rapat dengan LHK kalau caranya begini. Yang dirugikan siapa, rakyat juga," tegasnya.