Pekanbaru, elaeis.co - Rabu (10/5) lalu tim penetapan harga kelapa sawit Dinas Perkebunan Riau melakukan kunjungan ke Provinsi Sumbar. Langkah ini bertujuan untuk kaji banding soal cara penetapan harga komoditi andalan Indonesia itu di Ranah Minang.

Dimana dari hasil penetapan, harga TBS kelapa sawit Sumbar cenderung mengangkangi harga penetapan di Provinsi Riau. Padahal luas perkebunan kelapa sawit Riau terluas se-Nusantara.

"Beberapa belakangan ini indeks K dan harga Sumbar selalu tinggi. Ini adalah faktor pertama kita berkunjung ke Sumbar," ujar Kabid Pengolahan dan Pemasaran Disbun Riau, Defris Hatmaja saat berbincang bersama elaeis.co, Jumat (12/5).

Kata Defris, dari hasil kaji banding itu ternyata tim Sumbar banyak melakukan kesepakatan saat menetapkan harga. Sedangkan di Riau harga ditetapkan berdasarkan regulasi Permentan khususnya pasal 17 dan 18.

Dalam Permentan itu sendiri perusahan berkewajiban menyerahkan data dukung BOL, BOTL dan invoice penjualan CPO PK kepada tim harga. Kemudian diolah ke rumus sebagai dasar penetapan harga.

Bedanya di Provinsi Sumbar hanya menggunakan satu dari tiga komponen wajib tersebut. Yakni hanya menggunakan data dukung invoice penjualan CPO PK sebagai dasar penetapan harga. Sementara untuk data dukung BOL dan BOTL tidak dilampirkan sebagai bahan pembahasan.

"Jadi mereka hanya menggunakan sebuah kesepakatan saja tidak menggunakan  data dukung BOL dan BOTL itu. Bisa jadi ini yang membuat harga TBS Sumbar lebih tinggi ketimbang di Riau," jelasnya.

Kendati begitu, Defris menampik jika pihaknya datang untuk mencari kesalahan, namun hanya ingin seluruh tim penetapan harga se-Indonesia seragam dalam mengimplementasikan Permentan sesuai aturan mainnya. Ini bertujuan agar tidak ada pembandingan oleh masyarakat.

"Ya tujuannya itu, masyarakat tidak membanding-bandingkan provinsi ini tinggi, ini rendah," imbuhnya.

Selain itu, keseragaman tadi, kata Defris, juga berpatokan sesuai regulasi yang berlaku sehingga mendapatkan harga yang berkeadilan bagi semua pihak.