Jakarta, elaeis.co - Anggota Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu agendanya adalah melihat perkembangan sekaligus pengawasan kinerja sektor industri hilir kelapa sawit.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ini dipimpin oleh Anggota Komisi VII  DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Kalteng, H Mukhtarudin. Turut dalam kunjungan itu mitra Komisi VII DPR RI diantaranya Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, perwakilan BRIN.

Mukhtarudin mengatakan, sektor hilir sawit harus dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Pengembangan industri hilir kelapa sawit harus terus dilakukan dalam rangka untuk peningkatan nilai tambah. Salah satunya melalui penerapan aspek 'Environmental, Social, and Governance' (ESG)," jelasnya dalam keterangan resminya.

Dia menjelaskan bahwa hilirisasi merupakan proses pengolahan minyak kelapa sawit atau 'Crude Palm Oil (CPO) menjadi produk jadi yang memiliki nilai tambah seperti minyak goreng, margarin, sabun, dan biodiesel.

Menurutnya, saat ini perusahaan di Kalteng yang melakukan hilirisasi masih sangat sedikit. Dari 179 perusahaan kelapa sawit di Kalteng, hanya 3 perusahaan yang telah melakukan hilirisasi. "Industri hilir kelapa sawit di Kalteng belum optimal, masih berfokus pada produksi CPO dari Tandan Buah Segar (TBS)," tukasnya.

"Dengan memproduksi berbagai produk turunan dari sawit, maka akan ada nilai tambah dan kita tidak lagi bergantung pada ekspor CPO," tambahnya.

Setelah reses itu, katanya, pihaknya akan mempersiapkan tidak lanjut bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan BRIN, dan pelaku usaha dengan membuat roadmap hilirisasi dalam rangka untuk optimalisasi sawit di Kalteng. "Apa yang diperlukan, seperti regulasi, aturan dan insentif, kita akan mempersiapkannya untuk meningkatkan hilirisasi sawit,” jelasnya.
 
Diketahui, Pemerintah Indonesia mendorong kebijakan hilirisasi kelapa sawit demi meningkatkan perekonomian negara melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri, peningkatan devisa ekspor, hingga memperluas lapangan pekerjaan.
 
Sebab itu, mewakili Komisi VII DPR, Mukhtarudin berupaya menggali informasi terkini tentang perkembangan dan tantangan-tantangan yang berkaitan dengan pengusahaan sektor kelapa sawit. Tidak hanya itu, dirinya juga menyampaikan akan menyerap aspirasi dari asosiasi kelapa sawit setempat sekaligus pemerintah daerah yang akan ditindaklanjuti bersama para Anggota Komisi VII DPR dengan mitra terkait.
 
"Catatan kita terkait hilirisasi ini, infrastruktur di Kalteng masih belum optimal sehingga ini membuat investor tidak membuat banyak hilirisasi. Ke depannya harus dibenahi, lebih baik proses hulu dan hilir sawit tetap di Kalteng saja, lalu distribusi langsung ke pasar internasional,” tandas politisi Fraksi Partai Golkar itu.