Jambi, elaeis.co – Wan Hendri, seorang petani sawit di Jambi, mengatakan, petani sawit swadaya atau mandiri selama ini merasa dianaktirikan dalam rantai pasok industri sawit. Sebab, harga tandan buah segar (TBS) yang mereka terima beda dengan petani plasma.

“Di industri sawit sebenarnya cuma ada dua pemain, petani dan pengusaha dan yang jadi wasitnya adalah negara. Pengusaha membutuhkan rendemen, petani membutuhkan harga. Kepentingan kedua pihak ini sebenarnya bisa sinkron jika seluruh perusahaan mematuhi dan menerapkan harga yang ditetapkan oleh negara melalui dinas perkebunan (disbun)," kata Wan Hendri, Sabtu (3/9).

Dia melanjutkan, tidak bisa dipungkiri bahwa faktanya selama ini petani swadaya tak bermitra tidak pernah menerima harga TBS sesuai ketetapan disbun.

“Padahal pajak yang dia bayar sama dengan petani plasma. Mulai dari PBB, PPh, BK, FO atau pajak apapun namanya. Makanya petani swadaya merasa dianaktirikan. Kewajiban sama, tapi perlakuan yang diterima beda,” ujarnya.

“Idealnya cukup satu saja harga yang diberlakukan di setiap perusahaan, yaitu harga yang ditetapkan oleh disbun saja," tambahnya.

Ia lantas meminta negara lewat pemerintah sebagai wasit hadir untuk menjamin keadilan harga TBS bagi petani swadaya. “Dorong agar petani swadaya lebih mudah melakukan kemitraan supaya pembinaan berjalan dengan maksimal,” tukasnya.

Dia juga meminta agar pabrik kelapa sawit tidak boleh lagi punya kebun inti supaya hubungan saling membutuhkan antara pengusaha dengan petani bisa terbangun dengan baik.

Pemerintah juga menurutnya harus mampu menjamin keseimbangan atau kesesuaian antara harga pupuk dengan penghasilan petani. “Pemerintah harus mampu menghitung kebutuhan biaya petani mulai dari merawat kebun sampai panen,” ucapnya.

“Kalau poin-poin tersebut bisa diakomodir oleh negara, maka kesejahteraan rakyat akan terwujud. Petani swadaya juga berhak hidup sejahtera, pemerintah bisa mewujudkannya dengan menjamin harga TBS yang layak," pungkasnya.