https://www.elaeis.co

Berita / Nasional /

Ini Sikap Petani Terkait Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045 yang Sedang Disusun Pemerintah

Ini Sikap Petani Terkait Peta Jalan Sawit Indonesia Emas 2045 yang Sedang Disusun Pemerintah

M Yunus, Wakil Ketua DPW APKASINDO Sumsel.


PALEMBANG, elaeis.co -  Kalangan petani mulai mengambil sikap dan bersuara terkait pembuatan peta jalan atau roadmap bertajuk Sawit Indonesia Emas 2045 yang saat ini sedang disusun oleh pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Kebun sawit rakyat wajib dapat perhatian lebih di peta jalan yang saat ini sedang dibuat pemerintah," kata M Yunus, seorang petani sawit swadaya dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kepada elaeis.co, Kamis (19/9/2024).

Salah satu unsur ketua di jajaran DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) cabang Sumsel ini punya dasar yang kuat dalam menyatakan pendapatnya tersebut.

Kata pria kelahiran Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ini, bagaimana pun juga kontribusi petani dari berbagai daerah di dalam industri dan perkebunan kelapa sawit nasional sangat signifikan. 

Dia bilang, luas lahan perkebunan kelapa sawit milik petani tercatat sekitar 7 juta hektar (Ha), dan diyakini jumlah itu akan terus bertambah.

"Maka potensi untuk meningkatkan produksi CPO, PKO, cangkang, dan biomassa lainnya akan sangat tergantung dari bagaimana negara ini meningkatkan produksi tandan buah segar (TBS) dari kebun sawit milik petani," ucap Yunus.

Saat ini, kata pria yang pernah aktif di salah satu perusahaan sawit swasta nasional ternama ini, produksi TBS petani jika dirata-ratakan hanya berkisar 18 ton per Ha per tahun. 

"Kalau bisa, di dalam peta jalan tersebut, pemerintah menegaskan akan meningkatkan produksi TBS petani menjadi 35 ton per hektar per tahun,' ucap M Yunus.

 

"Ini adalah sebuah tantangan yang sebenarnya ada jalan keluarnya, ada solusinya, yaitu lakukan percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) dan sarana dan prasarana (sarpras)," tutur Yunus lebih lanjut. 

Solusi yang ia sebutkan itu sangat pantas untuk dikebut, apalagi saat ini pemerintah masih belum memiliki sikap yang jelas terkait oebijakan moratorium perkebunan sawit.

"Kan sekarang ini belum jelas apakah pemerintah akan mencabut moratorium pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh pihak swasta atau tidak," Yunus menambahkan. 

"Dengan demikian, maka tumpuan utama untuk peningkatan produksi berbagai produk turunan kelapa sawit ya ada di perkebunan kelapa sawit milik rakyat," tegas M Yunus, Wakil Ketua DPW APKASINDO Sumsel.

Sebelumnya diberitakan bahwa pihak Ditjen Industri Agro Kemenperin saat ini diketahui sedang menyusun sebuah peta jalan atau roadmap bertajuk "Sawit Indonesia Emas 2045". 

"Peta jalan ini diharapkan dapat mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan, mencakup semua aspek dari hulu hingga hilir, hingga tahun 2045," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika.

Menurut Putu, seperti dikutip elaeis.co, Kamis (19/9/2024), inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan sektor kelapa sawit Indonesia di masa depan.

Dengan demikian, tuturnya lebih lanjut, perkebunan sawit tetap dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian nasional dan lingkungan secara umum.
 

Komentar Via Facebook :